Ketua DPR Soroti Utang Luar Negeri yang Bengkak

Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 19 Mar 2018 14:59 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti utang luar negeri yang naik 10 persen pada Januari 2018, sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti utang luar negeri yang naik 10 persen pada Januari 2018, sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyoroti total utang luar negeri Indonesia yang membengkak 10 persen menjadi Rp357,5 miliar per Januari 2018 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Bambang, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus melakukan dua hal dalam mengantisipasi hal tersebut. Yaitu, pertama, agar BI menjaga kelancaran sistem pembayaran utang luar negeri. Apalagi, rupiah semakin terdepresiasi yang membuat utang luar negeri rentan terhadap jumlah utang yang perlu dibayarkan Indonesia.

"Mengingat kurs rupiah terhadap dolar saat ini mencapai Rp 13.767 per dolar dan hal itu bisa berpengaruh terhadap jumlah utang luar negeri Indonesia," tutur Bambang dalam keterangan resmi, Senin (19/3).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Ia juga meminta pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa demi memperbaiki rasio utang luar negeri terhadap devisa. Penguatan cadangan devisa tentu dilakukan dengan penguatan kegiatan ekspor.

Sayangnya, dalam dua bulan pertama tahun ini, neraca perdagangan Indonesia justru defisit mencapai US$780 juta. Selain itu, karena intervensi nilai tukar, cadangan devisa Indonesia juga melorot dari US$130 miliar pada Januari ke angka US$128 miliar sebulan setelahnya.

"Pendapatan devisa dari kegiatan ekspor memperbaiki rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa, sehingga ketahanan ekonomi domestik tetap terjaga," kata Bambang.


Namun, ekspor Indonesia kemungkinan akan terjegal lantaran negara, seperti Norwegia, India, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menghambat ekspor minyak kelapa sawit, dan turunannya melalui kebijakan bea masuk impor.

Oleh karena itu, Bambang meminta Komisi VI DPR agar melawan kampanye negatif terhadap CPO Indonesia.

Nilai ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya mencapai US$22,97 miliar sepanjang tahun lalu. Angka ini tercatat 14,88 persen dari total ekspor sepanjang 2017 yakni US$153,07 miliar.


"Meminta Komisi VI DPR mendorong Kemendag untuk memiliki strategi nasional dalam menghadapi serangan terhadap komoditas sawit di pasar Internasional," terang dia.

Sebelumnya, BI mengumumkan jumlah utang luar negeri Indonesia per Januari 2018 ada di posisi US$357,5 miliar. Artinya, utang ini meningkat 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu US$324,3 miliar.

Tercatat, utang luar negeri sektor pemerintah dan bank sentral ada di angka US$183,4 miliar. Sementara itu, sisanya merupakan utang swasta. (bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER