Soal Tarif Ojek Online, Pemerintah Ogah Intervensi
SAH | CNN Indonesia
Senin, 02 Apr 2018 16:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan akan menunggu hasil mediasi antara penyedia jasa ojek daring (online) dengan pengemudi terkait penentuan tarif angkutan umum.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi lebih jauh untuk menentukan tarif ojek online ini.
"Berkaitan dengan ojek online bahwa yang kami utamakan bagaimana para ojek itu mendapatkan suatu perlindungan jumlah tarif yang memadai itu pun pemerintah tidak akan masuk dalam perundingan," kata Budi Karya Sumadi, Senin (2/4).
Pemerintah hanya akan berperan sebagai mediator yang memfasilitasi kedua pihak untuk melakukan perundingan tarif. Diharapkan hasil diskusi tarif tersebut dapat menghasilkan keputusan hari ini.
Namun, apabila mediasi terkait tarif antara aplikator dan pengemudi ojek online masih belum menemukan titik tengah, pihaknya akan terus melakukan mediasi sampai tarif baru dapat ditentukan.
"Kami berikan kesempatan pengemudi dan aplikator untuk berunding. kami sudah berikan mediasi, tunggu hari ini bagaimana mereka berikan keputusan. Sampai sekarang belum ada pengumuman," kata Budi Karya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengusulkan tarif ojek online sebesar Rp2.000 per kilometer. Harga ini sudah termasuk dari keuntungan dan biaya jasa.
Budi Karya mengungkapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihaknya, harga tarif pokok yang layak berada di kisaran Rp1.400 - Rp1.500 per kilometer. Ditambah dengan keuntungan dan biaya jasa, maka tarifnya berkisar Rp2.000 per kilometer.
Dengan besaran ini, Budi menilai akan bisa menguntungkan semua pihak, baik dari sisi aplikator maupun bagi pengemudi ojek online. Karena itu, dia berharap para aplikator ojek online sudah membuat keputusan pada awal pekan depan mengenai besaran tarif yang bisa menguntungkan kedua pihak.
(lav/bir)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi lebih jauh untuk menentukan tarif ojek online ini.
"Berkaitan dengan ojek online bahwa yang kami utamakan bagaimana para ojek itu mendapatkan suatu perlindungan jumlah tarif yang memadai itu pun pemerintah tidak akan masuk dalam perundingan," kata Budi Karya Sumadi, Senin (2/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah hanya akan berperan sebagai mediator yang memfasilitasi kedua pihak untuk melakukan perundingan tarif. Diharapkan hasil diskusi tarif tersebut dapat menghasilkan keputusan hari ini.
Namun, apabila mediasi terkait tarif antara aplikator dan pengemudi ojek online masih belum menemukan titik tengah, pihaknya akan terus melakukan mediasi sampai tarif baru dapat ditentukan.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengusulkan tarif ojek online sebesar Rp2.000 per kilometer. Harga ini sudah termasuk dari keuntungan dan biaya jasa.
Budi Karya mengungkapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan pihaknya, harga tarif pokok yang layak berada di kisaran Rp1.400 - Rp1.500 per kilometer. Ditambah dengan keuntungan dan biaya jasa, maka tarifnya berkisar Rp2.000 per kilometer.
Dengan besaran ini, Budi menilai akan bisa menguntungkan semua pihak, baik dari sisi aplikator maupun bagi pengemudi ojek online. Karena itu, dia berharap para aplikator ojek online sudah membuat keputusan pada awal pekan depan mengenai besaran tarif yang bisa menguntungkan kedua pihak.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK