Jokowi: Garam Industri Impor Tak Boleh Bocor ke Pasar
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 02 Apr 2018 15:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri bidang ekonomi untuk memastikan garam industri tak bocor ke pasar konsumsi. Jika sampai bocor, Kepala Negara bahkan meminta adanya penindakan hukum secara tegas.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sesuai pernyataan Presiden Jokowi dalam pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/4). Pernyataan itu juga ditujukan kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto selaku pengambil kebijakan.
"(Presiden) mengingatkan agar tegas penindakan hukum, mengawasi jangan sampai ada kebocoran garam industri ke pasar," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/4).
Darmin berkata amanat ini diberikan demi menjaga produksi garam petani lokal. Ia menegaskan kebutuhan konsumsi garam dalam negeri seharusnya dipenuhi melalui petani garam. Sementara itu, impor memang hanya untuk kebutuhan industri.
"Impor dilakukan sesuai kebutuhan untuk kebutuhan per tahun. Pelaksanaannya harus sesuai kebutuhan industri," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Terpisah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan jajarannya mendorong pelaku industri bekerja sama dengan petani garam sehingga dapat saling menguntungkan.
"Semacam bapak dan anak angkat. Jadi dimaksimalkan produksi garam petani untuk diserap industri," tutur Airlangga.
Sebelumnya, terjadi perdebatan panjang soal izin impor garam industri antara beberapa kementerian terkait.
Persoalan bermula saat terjadi perbedaan data pasokan garam antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data tersebut menjadi penentu keputusan untuk membuka keran impor garam atau tidak.
Presiden Jokowi akhirnya 'turun tangan' melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang diteken pada 15 Maret lalu.
Melalui beleid itu, pelaksanaan impor garam tak lagi meminta rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kuota dan waktu impor garam industri. Namun kini, komando rekomendasi impor garam industri dialihkan ke tangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Hal ini membuat Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana impor tak perlu 'pusing' lagi untuk mengikuti keinginan berbeda masing-masing kementerian.
(lav/bir)
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sesuai pernyataan Presiden Jokowi dalam pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/4). Pernyataan itu juga ditujukan kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto selaku pengambil kebijakan.
"(Presiden) mengingatkan agar tegas penindakan hukum, mengawasi jangan sampai ada kebocoran garam industri ke pasar," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darmin berkata amanat ini diberikan demi menjaga produksi garam petani lokal. Ia menegaskan kebutuhan konsumsi garam dalam negeri seharusnya dipenuhi melalui petani garam. Sementara itu, impor memang hanya untuk kebutuhan industri.
"Impor dilakukan sesuai kebutuhan untuk kebutuhan per tahun. Pelaksanaannya harus sesuai kebutuhan industri," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
"Semacam bapak dan anak angkat. Jadi dimaksimalkan produksi garam petani untuk diserap industri," tutur Airlangga.
Sebelumnya, terjadi perdebatan panjang soal izin impor garam industri antara beberapa kementerian terkait.
Persoalan bermula saat terjadi perbedaan data pasokan garam antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data tersebut menjadi penentu keputusan untuk membuka keran impor garam atau tidak.
Presiden Jokowi akhirnya 'turun tangan' melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang diteken pada 15 Maret lalu.
Melalui beleid itu, pelaksanaan impor garam tak lagi meminta rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kuota dan waktu impor garam industri. Namun kini, komando rekomendasi impor garam industri dialihkan ke tangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Hal ini membuat Kementerian Perdagangan sebagai pelaksana impor tak perlu 'pusing' lagi untuk mengikuti keinginan berbeda masing-masing kementerian.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK