Jokowi Ungkap Alasan BUMN 'Ogah' Garap Proyek Bareng Daerah

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mensinyalir perusahaan konstruksi BUMN enggan menggarap proyek bersama pengusaha daerah karena alasan minimnya kemampuan dalam menyiapkan kebutuhan konstruksi yang diperlukan. Selain itu, pengalaman pengusaha muda daerah pun masih minim.

"Itu nanti akan kami lihat, kenapa tidak dilibatkan? Apa mungkin kemampuan atau dari sisi pengalaman kerja, seperti pembangunan bandara kan perlu pengalaman dan keahlian," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/4).

Kendati demikian, pengusaha muda tetap harus dilibatkan di dalam proyek pemerintah. Sebab, ia berharap rasio kewirausahaan di Indonesia bisa meningkat dengan hal itu.

Lihat juga: BPK: Kerugian Negara Rp79 Triliun Dikembalikan

Saat ini, rasio kewirausahaan di Indonesia mencapai 3,01 persen dari total penduduk. Padahal, di negara lain rasio tersebut sudah mencapai 14 persen. Artinya, lanjut Jokowi, diperlukan percepatan agar jumlah wirausaha di Indonesia kian mengembang.

Apalagi, berdasarkan pertemuan dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Jokowi mendengar banyak pengusaha muda yang sudah siap dalam segi kemampuan teknis dan finansial dalam mengerjakan proyek infrastruktur.

"Harus dilibatkan. Proyek yang besar, seperti jalan tol, yang banyak itu kan di BUMN, terus bendungan. Berarti, di Kementerian PUPR, tapi seperti perluasan airport (bandara), pembangunan airport baru, pelabuhan, memang harus dilibatkan para pengusaha, terutama pengusaha muda," imbuh dia.

Lihat juga: Jokowi Buka Pintu Lebar-lebar Bagi Tenaga Kerja Asing

Untuk membicarakan peluang kemitraan tersebut, ia berencana untuk memanggil Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN. "Ini yang mau saya luruskan dengan kementerian PUPR, BUMN, dan perhubungan, sehingga pembangunan ini benar-benar memanfaatkan untuk semuanya," tuturnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Kebutuhan dana infrastruktur sendiri tercatat Rp4.769 triliun selama lima tahun pemerintahan. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menopang 41,3 persen atau Rp1.951,3 triliun, sehingga sisanya harus dipenuhi dari BUMN dan swasta.

Hanya saja, BUMN hanya bisa memenuhi 22,2 persen dari kebutuhan infrastruktur. Dengan kata lain, swasta diberikan peluang untuk membangun 36,5 persen kebutuhan infrastruktur. (bir)