Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menagih laporan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) mengenai pemangkasan regulasi tumpang tindih yang menghambat investasi di Indonesia.
Laporan ditagih karena hingga saat ini Jokowi hanya menerima laporan dari dua kementerian, yakni Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian.
"Saya mau minta laporan setiap kementerian berapa izin regulasi yang sudah dipotong. Saya baru dapat dari dua menteri, yang lain belum," ujarnya di Istana Negara, Senin (9/4).
Hal itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri hampir seluruh menteri dan kepala lembaga yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi, untuk kesekian kalinya, menegaskan ekonomi Indonesia bisa bertumbuh melalui investasi dan ekspor. Sebab, ia kerap mendengar keluhan investor mengenai perizinan di Indonesia.
Sehingga, setiap Kementerian dan Lembaga harus memperbaiki iklim usaha serta membangun sistem yang memperkuat investasi dan ekspor serta daya saing usaha Indonesia.
Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan memangkas 90 regulasi dan 96 sertifikasi atau rekomendasi serta perizinan. Regulasi terkait minyak dan gas bumi (migas), serta mineral dan batubara (minerba).
Penyederhanaan juga dilakukan dalam subsektor ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas).
Hal serupa dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia memangkas 191 aturan di kementeriannya guna mendorong investasi dan ekspor.
(bir)