Bedah Rumah Masyarakat, PUPR Rogoh Rp3,2 Triliun
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Rabu, 11 Apr 2018 11:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sekitar Rp3,2 triliun untuk membedah 180 ribu rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tak layak huni pada 2018.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bedah rumah tersebut dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan skema Padat Karya Tunai (PKT).
"Bantuan ini bertujuan sebagai stimulan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah secara swadaya. Anggarannya cukup besar untuk membantu MBR memiliki rumah layak huni," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (11/4).
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menjelaskan program BSPS sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi kali ini dikemas dengan skema PKT.
Dengan begitu, masyarakat tak hanya mendapatkan bantuan untuk membedah rumah, namun juga mendapat upah atas pekerjaan bedah rumah tersebut.
"Perbedaannya, jika tahun lalu dana yang disalurkan seluruhnya untuk pembelian bahan bangunan saja, sekarang ada alokasi upah pekerja yang berasal dari masyarakat setempat," kata Khalawi.
Dalam praktiknya, setiap rumah MBR yang telah masuk dalam pendataan kementerian akan mendapatkan dana sebesar Rp15 juta. Dana itu terbagi atas Rp12,5 juta untuk membeli bahan bangunan dan sisanya, Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
"Dana yang diterima umumnya digunakan untuk perbaikan dinding rumah yang semula bilik bambu menjadi batu bata dan perbaikan atap yang rapuh sehingga rawan untuk roboh," terangnya.
Bersamaan dengan pemberian dana ke MBR, kementerian akan memberikan pelatihan dan pembekalan yang turut melibatkan tenaga fasilitator ahli.
Fasilitator sebagai pendamping masyarakat diharapkan dapat memberikan sosialisasi, bimbingan, memotivasi, dan memberikan pendampingan pada para penerima bantuan sejak penyusunan proposal dan administrasi kegiatan. Dengan begitu, penggunaan dana bisa maksimal bagi masyarakat.
Untuk awal program, Kementerian PUPR telah mengalirkan dana BSPS-PKT ke rumah-rumah MBR di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat pada beberapa waktu lalu.
Dana yang diberikan mencapai Rp14,82 miliar untuk membeli bahan bangunan yang akan digunakan untuk membedah 988 unit rumah. Sedangkan alokasi upah mencapai Rp2,47 miliar yang diberikan kepada 24.700 orang pekerja harian.
Namun secara total, untuk Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PUPR akan memberikan alokasi dana bedah rumah ke 12 Kabupaten dengan asumsi kebutuhan dana mencapai Rp97,5 miliar untuk 6.350 unit rumah dan Rp16,25 miliar untuk 162.500 pekerja harian.
Tak hanya di Sumatera Barat, kementerian juga telah mengalirkan dana sekitar Rp11,2 miliar untuk membedah 748 unit rumah di 11 desa di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp294,9 miliar untuk membedah 19.660 unit rumah tak layak huni.
(lav/bir)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bedah rumah tersebut dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan skema Padat Karya Tunai (PKT).
"Bantuan ini bertujuan sebagai stimulan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah secara swadaya. Anggarannya cukup besar untuk membantu MBR memiliki rumah layak huni," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (11/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menjelaskan program BSPS sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi kali ini dikemas dengan skema PKT.
Dengan begitu, masyarakat tak hanya mendapatkan bantuan untuk membedah rumah, namun juga mendapat upah atas pekerjaan bedah rumah tersebut.
Dalam praktiknya, setiap rumah MBR yang telah masuk dalam pendataan kementerian akan mendapatkan dana sebesar Rp15 juta. Dana itu terbagi atas Rp12,5 juta untuk membeli bahan bangunan dan sisanya, Rp2,5 juta untuk upah pekerja.
"Dana yang diterima umumnya digunakan untuk perbaikan dinding rumah yang semula bilik bambu menjadi batu bata dan perbaikan atap yang rapuh sehingga rawan untuk roboh," terangnya.
Bersamaan dengan pemberian dana ke MBR, kementerian akan memberikan pelatihan dan pembekalan yang turut melibatkan tenaga fasilitator ahli.
Fasilitator sebagai pendamping masyarakat diharapkan dapat memberikan sosialisasi, bimbingan, memotivasi, dan memberikan pendampingan pada para penerima bantuan sejak penyusunan proposal dan administrasi kegiatan. Dengan begitu, penggunaan dana bisa maksimal bagi masyarakat.
Untuk awal program, Kementerian PUPR telah mengalirkan dana BSPS-PKT ke rumah-rumah MBR di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat pada beberapa waktu lalu.
Dana yang diberikan mencapai Rp14,82 miliar untuk membeli bahan bangunan yang akan digunakan untuk membedah 988 unit rumah. Sedangkan alokasi upah mencapai Rp2,47 miliar yang diberikan kepada 24.700 orang pekerja harian.
Namun secara total, untuk Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PUPR akan memberikan alokasi dana bedah rumah ke 12 Kabupaten dengan asumsi kebutuhan dana mencapai Rp97,5 miliar untuk 6.350 unit rumah dan Rp16,25 miliar untuk 162.500 pekerja harian.
Tak hanya di Sumatera Barat, kementerian juga telah mengalirkan dana sekitar Rp11,2 miliar untuk membedah 748 unit rumah di 11 desa di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp294,9 miliar untuk membedah 19.660 unit rumah tak layak huni.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK