Jokowi Ingin Tarif Tol Turun untuk Kendaraan Logistik Saja

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Selasa, 27/03/2018 18:08 WIB
Jokowi Ingin Tarif Tol Turun untuk Kendaraan Logistik Saja Kebijakan penurunan tarif tol kemungkinan hanya akan berlaku untuk kendaraan logistik karena sesuai dengan semangat awal untuk memangkas biaya logistik. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan penurunan tarif tol kemungkinan hanya akan berlaku untuk kendaraan logistik. Sebab, kebijakan itu agar sesuai dengan semangat awal penurunan tarif tol yakni memangkas biaya logistik.

Hal itu diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam rapat yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (27/3).

Menindaklanjuti keinginan Jokowi, Basuki bilang kajian tersebut segera selesai dalam waktu dekat, mengingat Jokowi berambisi merealisasikan penurunan tarif tol pada akhir Maret 2018.


Saat ini, pengguna tol terbagi dalam lima golongan, yakni golongan I untuk kendaraan jenis sedan, jip, pick up/truk kecil, dan bus, golongan II truk dengan dua gandar, golongan III truk dengan tiga gandar, golongan IV truk dengan empat gandar, dan golongan V truk dengan lima gandar. Dengan kata lain, pihak yang bisa menikmati penurunan tarif tol hanya kendaraan golongan III hingga V saja.


"Tadi pak Presiden bilang, 'Coba lihat, golongan I dan II (tarifnya) jangan diturunkan,' karena semangatnya adalah menurunkan biaya logistik kan," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (27/3).

Meski demikian, Kepala Negara sepakat bahwa penurunan tarif tol dilakukan dengan dua mekanisme, yakni perpanjangan masa konsesi dan penyederhanaan golongan kendaraan tarif tol.

Rencananya, masa konsesi jalan tol akan diperpanjang dari saat ini rata-rata 35 tahun menjadi 50 tahun sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014. Selain itu, golongan tol pun hanya akan disederhanakan menjadi golongan I, II, III saja, di mana golongan IV dan V akan melebur ke golongan III.

Tak hanya dari Jokowi, Basuki juga mengaku kebijakan ini sudah mendapat restu dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Hanya saja, investor membutuhkan dana talangan dari pemerintah untuk memperbaiki rasio utang terhadap pendapatan (Debt Service Ratio/DSR) mengingat pendapatan BUJT berkurang karena tarif tol semakin murah.


Maka dari itu, nanti akan ada mekanisme Cash Deficiency Support (CDS) di mana pemerintah, rencananya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan memberikan pinjaman lunak kepada BUJT tersebut. Jokowi, lanjut Basuki, juga disebutnya setuju dengan mekanisme tersebut.

"Dengan tarif turun, maka akan ada tambahan konsesi, sehingga pendapatan mereka akan didapat di ujung. Jika di awal ada penurunan income, mereka bisa minta pinjaman atau loan, bukan subsidi. Kami diminta dengan Kemenkeu untuk menghitung CDS ini, dan hasilnya akan kami sampaikan ke Presiden," jelasnya.

Sampai saat ini, perhitungan CDS untuk setiap BUJT masih belum final. Maka itu, ia tak bisa menyebut nama-nama ruas tol yang tarifnya akan diturunkan. Sebab, pemerintah tentu harus memastikan bahwa tingkat pengembalian internal (Internal Rate of Return/IRR) setiap proyek jalan tol tetap di kisaran 15 persen meski konsesinya diperpanjang.

"Hal yang penting semangatnya adalah bukan menurunkan tarif tol, tapi supaya meng-attract angkutan logistik utamanya," ujar dia.

(lav/bir)