Pengamat: Pemerintah Salah Langkah Copot Dirut Pertamina

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 20/04/2018 17:15 WIB
Pengamat: Pemerintah Salah Langkah Copot Dirut Pertamina Pengamat IRESS Marwan Batubara menyebut bahwa Kementerian BUMN telah salah langkah mencopot Elia Massa Manik dari kursi direktur utama Pertamina. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menyebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah salah langkah dengan mencopot Elia Massa Manik dari kursi direktur utama PT Pertamina (Persero). Menurut dia, Kementerian BUMN mengada-ada apabila kesalahan manajemen dalam perusahaan dibebankan sepenuhnya ke Elia.

Misalnya, ia mencontohkan alasan terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tingkat kemajuan dua kilang baru, yaitu Kilang Tuban dan Bontang. Pasalnya, sumber persoalan di tubuh perusahaan migas pelat merah tersebut justru bersumber dari kebijakan pemerintah.

Kelangkaan BBM jenis Premium, menurut Marwan, karena kebutuhan manajemen untuk mempertebal pundi-pundi perseroan lantaran kebijakan pemerintah yang enggan menyesuaikan harga BBM. Padahal, harga minyak sudah melonjak jauh.



Tercatat, perubahan harga BBM terakhir terjadi pada April 2016, di mana harga minyak mentah Indonesia mencapai US$37,20 per barel. Namun, dengan harga minyak mentah Indonesia yang saat ini sudah melejit ke angka US$61,78 per barel, pemerintah belum juga menyesuaikan harga BBM.

Makanya, Marwan menilai tak elok jika Pertamina sebagai pihak yang disalahkan karena kelangkaan Premium. Selaku BUMN, Pertamina memang wajib melakukan distribusi BBM penugasan, sepanjang tidak merugikan kantong perseroan itu sendiri.

Pemerintah dinilai menyalahi pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebut bahwa penugasan pemerintah bisa dilakukan BUMN asal tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMN. Artinya, penugasan pemerintah seharusnya tak boleh bikin kantong perseroan jebol.


"Dengan sikap beliau yang tidak mau mengikuti keinginan pemerintah, misalnya menjual BBM penugasan, itu justru bertujuan supaya perusahaan tidak lama kelamaan menjadi bangkrut," tegas Marwan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/4).

Ihwal pembangunan kilang, pemerintah sedikit banyak juga memberi andil bagi lambatnya progres dua kilang tersebut. Utamanya, telah menghambat ruang gerak Pertamina untuk menyiapkan pendanaan.

Sebagai BUMN, Pertamina disuruh berbagai macam penugasan dari mulai BBM satu harga hingga distribusi BBM penugasan yang mau tak mau menggerus arus kas perusahaan. Belum lagi, disuruh membangun kilang baru yang nilainya tak murah. Alih-alih mencopot direksi Pertamina, pemerintah diminta realistis.


"BUMN ini harus tumbuh berkembang dan pemerintah harus realistis bahwa penugasan yag diberikan oleh mereka itu sudah merugikan perusahaan, bahkan sudah melanggar konstitusi," imbuh dia.

Ia melanjutkan maraknya gonta-ganti direksi Pertamina belakangan ini disinyalir karena tidak ada orang yang mau menjalankan praktik politik pencitraan pemerintah melalui Pertamina. "Memang, banyak perombakan, tapi bukan berarti mereka tidak qualified (berkualitas). Mereka hanya tak bisa saja menjalankan tugas politik pemerintah melalui BUMN," katanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mencopot Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik. Rini juga mengangkat Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Nicke Widyawati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut.


Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampoerno menjelaskan pihaknya juga telah mencopot empat direksi Pertamina lainnya. Keempat direksi lainnya, yakni Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ardhy N. Mokobombang, Direktur Pengolahan Toharso, Direktur Manajemen Aset Dwi Wahyu Daryoto, dan Direktur Pemasaran Korporat Muchamad Iskandar.

"RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Pertamina dan Ibu Menteri membuat keputusan, yaitu memberhentikan direksi Pertamina yang lama dan mengangkat direksi baru," terang Fajar. (bir)