SBY 'Kalahkan' Jokowi Soal Jumlah Penyerapan Buruh Konstruksi

Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan penyerapan tenaga kerja sektor infrastruktur di era Presiden Jokowi lebih rendah dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengatakan penyerapan tenaga kerja di era Jokowi dinilai anomali. Salah satu yang disoroti adalah sektor infrastruktur, yang menjadi andalan Jokowi.

"Kalau kita lihat salah satu upaya Jokowi melalui sektor infrastruktur kontruksi itu ternyata penyerapan rata-rata sektor konstruksi itu hanya 134.000 orang, jauh di bawah era SBY-Boediono, 483 ribu orang," kata Bhima dalam satu diskusi di Jakarta, Sabtu (28/4).

SBY bersama dengan Boediono memimpin pemerintahan periode 2009-2014. Jokowi sendiri dilantik pada Oktober 2014 usai memenangkan Pemilu di tahun yang sama.

Lihat juga: Ada 50 Proyek Infrastruktur Ditawarkan ke Investor Hong Kong

Dengan demikian, kata dia, upaya untuk meningkatkan ekonomi serta penambahan tenaga kerja dianggap 'menyesatkan'. Bhima menambahkan selama Jokowi memimpin rata-rata penambahan tenaga kerja mencapai 2,1 juta pe tahun.

Bhima menyatakan sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang bisa menyelamatkan tenaga kerja, bukan infrastruktur maupun pertanian. Dia menuturkan ada penambahan sekitar 169 ribu orang per tahun untuk sektor transportasi, salah satunya yang berbasis daring.

Sebelumnya, ambisi Presiden untuk mengebut pembangunan infrastruktur terbaca dalam proyeksi anggaran 2018. Pembangunan infrastruktur secara konsisten memang menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Lihat juga: Pengawasan Lemah, Pelanggaran Tenaga Kerja Asing Marak

Dalam, Nota Keuangan RAPBN 2018 yang diperoleh CNNIndonesia.com, disebutkan besaran anggaran infrastruktur tahun depan diperkirakan mencapai Rp409 triliun yang terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp395,1 triliun, infrastruktur sosial Rp9 triliun dan dukungan infrastruktur Rp4,9 triliun.

Presiden Jokowi sebelumnya memastikan bahwa pembangunan infrastruktur adalah demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat.

"Jadi infrastruktur yang dibangun bukan untuk pembangunan ekonomi saja tapi infrastruktur berkeadilan," ucapnya. (asa/asa)