Pemerintah Patok Sisa 8,5 Persen Penduduk Miskin di 2019
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 30 Apr 2018 17:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap tingkat kemiskinan pada tahun depan bisa mencapai 8,5 persen hingga 9,5 persen dari total populasi. Angka ini menurun di bandingkan target tahun ini sebesar 10 persen, tetapi masih lebih tinggi di banding target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 7 hingga 8 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, angka itu merupakan bagian dari asumsi makroekonomi yang digunakan di dalam RAPBN 2019 mendatang. Selain angka kemiskinan, Bappenas berharap rentang asumsi tingkat pengangguran di tahun depan bisa mencapai 4,8 hingga 5,2 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa mencapai 72, dan rasio gini mencapai 0,38 hingga 0,39 persen.
Di samping itu, ia juga mengatakan pemerintah sudah menargetkan petumbuhan ekonomi tahun depan ada dalam rentang 5,4 persen hingga 5,8 persen. Hanya saja, asumsi makroekonomi APBN lain, seperti inflasi dan nilai tukar masih belum ditentukan.
"Asumsi makroekonomi nanti akan disampaikan dalam pembicaraan pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kami memang fokus dalam target pembangunan, seperti target kemiskinan yang ada di angka 8,5 hingga 9,5 persen tahun depan," jelas Bambang, Senin (30/4).
Ia mengatakan, penggelontoran dana bantuan sosial masih menjadi kunci pengentasan kemiskinan di tahun depan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), hingga bantuan sosial beras untuk rakyat sejahtera (bansos rastra). Selain itu, pemerintah juga berencana menaikkan target penerima iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari saat ini 96 juta penerima menjadi 107 juta penerima.
Oleh karenanya, tentu akan ada penambahan dana untuk memperbaiki indikator pembangunan tersebut. Hanya saja, Bambang menyadari bahwa tambah dana saja tak cukup. Menurutnya, ketepatan sasaran dari dana tersebut juga penting agar pengentasan kemiskinan dan pemerataan bisa efektif.
"Bukan hanya sekadar bicara menambah dana, yang paling penting ketepatan sasarannya, perbaikan basis data, ketepatan sasaran. Yang bansos dulu (alokasinya) flat setiap Kepala Keluarga (KK) dapat sama itu nantinya akan kami buat tidak flat sesuai kondisi keluarganya, jadi benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi keluarga miskin tersebut," imbuh dia.
Selain itu menurutnya, memang fokus pemerintah tahun depan menitikberatkan di pemerataan ekonomi, sehingga perbaikan indikator pembangunan tengah diakselerasi. Apalagi, pemerintah berharap target Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang belum tercapai di tahun ini bisa selesai di tahun depan.
Menurut RPJMN, seharusnya target kemiskinan di tahun depan berkisar di angka 7 hingga 8 persen, tingkat pengangguran bisa mencapai 4 hingga 5 persen, dan koefisien gini bisa mencapai 0,36. Namun, hingga akhir tahun lalu, tingkat kemiskinan masih di angka 10,12 persen, tingkat pengangguran baru mencapai 5,5 persen, dan koefisien gini masih sebesar 0,391.
Sehingga, memang pemerintah butuh berjibaku agar bisa mencapai target RPJMN di tahun depan. " Kami mengakselerasi supaya target-target 2019 bisa tercapai karena tahun terakhir dari pemerintahan sekarang. Jadi dari apa-apa yang tertinggal di 2018 harus dikejar di 2019," pungkas dia. (agi)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, angka itu merupakan bagian dari asumsi makroekonomi yang digunakan di dalam RAPBN 2019 mendatang. Selain angka kemiskinan, Bappenas berharap rentang asumsi tingkat pengangguran di tahun depan bisa mencapai 4,8 hingga 5,2 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa mencapai 72, dan rasio gini mencapai 0,38 hingga 0,39 persen.
Di samping itu, ia juga mengatakan pemerintah sudah menargetkan petumbuhan ekonomi tahun depan ada dalam rentang 5,4 persen hingga 5,8 persen. Hanya saja, asumsi makroekonomi APBN lain, seperti inflasi dan nilai tukar masih belum ditentukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Data Kemiskinan Laris Manis di Tahun Politik |
Ia mengatakan, penggelontoran dana bantuan sosial masih menjadi kunci pengentasan kemiskinan di tahun depan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), hingga bantuan sosial beras untuk rakyat sejahtera (bansos rastra). Selain itu, pemerintah juga berencana menaikkan target penerima iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari saat ini 96 juta penerima menjadi 107 juta penerima.
"Bukan hanya sekadar bicara menambah dana, yang paling penting ketepatan sasarannya, perbaikan basis data, ketepatan sasaran. Yang bansos dulu (alokasinya) flat setiap Kepala Keluarga (KK) dapat sama itu nantinya akan kami buat tidak flat sesuai kondisi keluarganya, jadi benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi keluarga miskin tersebut," imbuh dia.
Selain itu menurutnya, memang fokus pemerintah tahun depan menitikberatkan di pemerataan ekonomi, sehingga perbaikan indikator pembangunan tengah diakselerasi. Apalagi, pemerintah berharap target Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang belum tercapai di tahun ini bisa selesai di tahun depan.
Menurut RPJMN, seharusnya target kemiskinan di tahun depan berkisar di angka 7 hingga 8 persen, tingkat pengangguran bisa mencapai 4 hingga 5 persen, dan koefisien gini bisa mencapai 0,36. Namun, hingga akhir tahun lalu, tingkat kemiskinan masih di angka 10,12 persen, tingkat pengangguran baru mencapai 5,5 persen, dan koefisien gini masih sebesar 0,391.
Sehingga, memang pemerintah butuh berjibaku agar bisa mencapai target RPJMN di tahun depan. " Kami mengakselerasi supaya target-target 2019 bisa tercapai karena tahun terakhir dari pemerintahan sekarang. Jadi dari apa-apa yang tertinggal di 2018 harus dikejar di 2019," pungkas dia. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK