Banyak Sekolah Rusak, Sri Mulyani Kaji Anggaran Pendidikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mengajak jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengkaji penggunaan anggaran pendidikan.

Pernyataan Sri Mulyani tersebut tentu beralasan. Pasalnya, berdasarkan data terakhir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih dari 200 ribu ruang kelas di Indonesia masih dalam kondisi rusak sedang dan rusak parah.

Padahal, sesuai Undang-undang, porsi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau tahun ini mencapai Rp444,13 triliun.

"Kami berharap, kementerian terkait dan pemda untuk dibuatkan semacam peta dan monitoring berapa sebenarnya anggaran yang keluar untuk memperbaiki (ruang kelas) yang mana, karena saya tahu di dalam APBN selalu ada anggaran untuk memperbaiki ruang kelas," ujar Sri Mulyani, Rabu (2/5).

Lihat juga: Nasir soal Pendidikan Jarak Jauh: Jangan Seperti Proyek e-KTP

Guna membantu perbaikan ruang kelas di Indonesia, lanjut Sri Mulyani, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi. Misalnya, dengan melelang barang yang tidak dipakai untuk kemudian hasilnya disumbangkan.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menyerahkan hasil lelang dan penjualan sukarela pejabat negara sebesar Rp236,4 juta kepada Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat (Yappika-ActionAid).

Penyerahan tersebut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan lelang dan penjualan sukarela dalam rangka peringatan 110 Tahun Lelang Indonesia beberapa waktu lalu.

Lihat juga: Menristek Antisipasi Dampak Revolusi Industri di Tenaga Kerja

Sri Mulyani mengungkapkan penyerahan ini merupakan upaya membangun sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat guna mewujudkan pendidikan di Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan sejajar dengan negara maju.

Hasil yang diperoleh dari lelang dan penjualan sukarela tersebut adalah uang hasil masyarakat yang disumbangkan, dan tidak terkait dengan APBN.

Selanjutnya, Yappika-ActionAid bakal menggunakan hasil lelang dan penjualan sukarela untuk pembangunan dua ruang belajar SDN Cipinang 3 Bogor kelas jauh. (lav)