BPH Migas: 1.900 SPBU di Jawa, Bali, Madura Tak Jual Premium

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Selasa, 15/05/2018 17:52 WIB
BPH Migas: 1.900 SPBU di Jawa, Bali, Madura Tak Jual Premium BPH Migas mencatat jumlah SPBU yang tak menjual Premium di wilayah Jawa, Bali, dan Madura naik dari sebelumnya sekitar 800 menjadi 1.900 SPBU. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) mencatat sekitar 1.900 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) yang tidak lagi menjual Premium.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebutkan saat ini terdapat sekitar 3.900 SPBU di Jamali. Dari jumlah tersebut, 1.900 SPBU diantaranya tidak lagi menjual bahan bakar minyak (BBM) beroktan 88 itu. Padahal, tahun lalu, SPBU yang tidak menjual Premium hanya sekitar 800-an SPBU.

"Mungkin (produk) diganti dari menjual Premium menjadi Pertalite," ujar pria yang akrab disapa Ifan ini di sela acara Perayaan Ulang Tahun BPH Migas ke-15 di Hotel Bidakara, Selasa (15/5).



Ifan mengingatkan premium masih menjadi BBM pilihan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) menjamin ketersediaannya agar tidak menggerus daya beli masyarakat.

Untuk memperkuatnya, pemerintah juga tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga Jual Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam beleid revisi baru, pemerintah memasukkan wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sebagai ruang lingkup penjualan wilayah penugasan premium.

Pada Rabu (16/5) depan, lanjut Ifan, BPH Migas akan memanggil Pertamina untuk membahas kuota premium . Paling tidak, Ifan berharap kuota premium penugasan tahun ini bisa meningkat dari 7,5 juta kiloliter (kl) menjadi 12,5 juta kl. Sebanyak 7,5 juta kl merupakan kuota premium untuk luar Jamali dan lima juta kl sisanya diperuntukkan untuk wilayah Jamali. Sebagai catatan, tahun lalu realisasi konsumsi premium di wilayah Jamali 5,1 juta kl.


"Sekitar 12,5 juta KL ini minimal. Kalau mau aman di atas itu," ujarnya.

Diskusi ini penting agar Pertamina memiliki waktu untuk menyiapkan stok sebelum Revisi Perpres 191/2014 diteken oleh Presiden Joko Widodo. Diskusi terkait kuota premium Jamali akan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan permintaan masyarakat di mana ada sebagai masyarakat yang telah beralih ke BBM yang beroktan lebih tinggi.

"Kami dari BPH Migas akan mengawasi dan berkoordinasi dengan Pertamina yang mendapatkan penugasan. Kami akan awasi, penyalurnya tidak boleh nakal," ujar Ifan. (agi/agi)