ANALISIS
Anggaran THR PNS Gemuk Demi Dongkrak 'Secuil' Konsumsi
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Jumat, 25 Mei 2018 13:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken beleid kepastian pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat kepolisian, pensiunan dan penerima tunjangan pada awal pekan ini.
Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini pemerintah untuk pertama kalinya memberikan THR pada pensiunan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
Tak ayal, jumlah anggaran pemerintah untuk pembayaran THR membengkak mencapai Rp17,88 triliun. Jika dirinci, alokasi anggaran THR tahun ini terdiri dari anggaran gaji senilai Rp5,24 triliun, tunjangan kinerja Rp5,79 triliun, dan THR pensiunan Rp6,85 triliun.
Besarnya anggaran THR yang dikucurkan menimbulkan optimisme pada pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018, terutama dari sisi konsumsi. Dengan tambahan pendapatan, masyarakat diharapkan bisa berbelanja lebih banyak.
Ekonom dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II 2018 bisa mencapai 5 persen secara tahunan atau lebih baik dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 4,95 persen.
Menurut Eko, pemberian THR merupakan cara singkat untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah harapan. Terlebih, periode libur Lebaran tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun lalu.
"THR itu pasti akan segera dibelanjakan oleh para PNS ataupun pensiunan karena pas dengan momentum lebaran yang biasanya bakal meningkatkan konsumsi," ujar Eko kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/5).
Menurut Eko, tanda-tanda perbaikan konsumsi tahun ini dibandingkan tahun lalu sudah terlihat kendati Indonesia mendapatkan tekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah. Hal itu terlihat dari peningkatan konsumsi produk sehari-hari. Meskipun tidak signifikan, tren laju konsumsi sudah lebih positif.
Agar efek pemberian THR bisa menjadi lebih besar, lanjut Eko, upaya pemerintah pusat dengan menambah besaran THR perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah (pemda). Hal ini penting supaya tambahan pendapatan yang diterima para abdi negara tersebut bisa diserap oleh perekonomian daerah, terutama daerah-daerah tujuan mudik.
"Harapannya, uang THR itu akan dibelanjakan di daerah, bukan untuk ditabung," ujarnya.
Ia mencontohkan, Pemda harus membenahi sektor pariwisata. Dengan demikian, selain bersilahturahmi dengan sanak famili, pemudik dapat mengunjungi tempat wisata di daerah.
Selain itu, pemda juga perlu mendorong pengembangan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga pemudik yang datang ke daerah tertarik untuk berbelanja lebih banyak produk lokal yang tidak bisa ditemui di daerah tinggalnya saat ini.
Jika konsumsi April-Juni berhasil menembus lima persen, Eko memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II hanya akan berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen mengingat kegiatan investasi masih belum optimal dan kegiatan ekspor-impor melandai seiring periode ramadan dan lebaran.
Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai meskipun nominal THR abdi negara ditambah, pertumbuhan konsumsi Indonesia sepanjang kuartal II sulit untuk mencapai lima persen.
Faisal mengingatkan pemberian THR rutin dilakukan setiap tahun. Meskipun secara nominal bertambah, jumlah penerima THR dari kucuran APBN tak sampai 20 persen dari total pekerja di Indonesia. Jadi, dampaknya tak akan signifikan. Terlebih, daya beli masyarakat dari golongan menengah dan atas masih belum sepenuhnya pulih.
"Konsumsi di kuartal II mungkin ada peningkatan, tetapi saya pesimis kalau bisa (tumbuh) sampai lima persen," ujarnya.
Sejak tahun lalu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya berada di bawah lima persen. Pada kuartal I 2018 lalu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,95 persen.
Senada dengan Eko, Faisal juga menilai momentum Lebaran harus dimanfaatkan pemda untuk menjual produk dan jasa lokal kepada para pemudik. Jangan sampai, pemudik lebih memilih untuk tetap membelanjakan uangnya di perkotaan karena tidak melihat sesuatu yang menarik di daerah.
Kendati konsumsi rumah tangga sulit menembus lima persen pada kuartal II, Faisal masih melihat peluang konsumsi bisa mencapai lima persen sepanjang tahun. Kuncinya, pemerintah perlu mendongkrak daya beli masyarakat.
Hal tersebut, menurut dia, dapat dilakukan dengan memperbaiki kepercayaan dunia usaha terhadap perekonomian. Dengan meningkatnya kepercayaan dunia usaha, investasi bisa terdorong dan bakal berimbas pada terbukanya lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah tak hanya akan mengandalkan sektor konsumsi untuk mendongkrak perekonomian di kuartal II. Pemerintah juga akan mendorong ekonomi dari sisi investasi, belanja pemerintah dan perdagangan internasional.
"Kami berharap, optimisme di kuartal II ini bisa dibangun," pungkasnya. (agi/bir)
Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini pemerintah untuk pertama kalinya memberikan THR pada pensiunan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
Tak ayal, jumlah anggaran pemerintah untuk pembayaran THR membengkak mencapai Rp17,88 triliun. Jika dirinci, alokasi anggaran THR tahun ini terdiri dari anggaran gaji senilai Rp5,24 triliun, tunjangan kinerja Rp5,79 triliun, dan THR pensiunan Rp6,85 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonom dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal II 2018 bisa mencapai 5 persen secara tahunan atau lebih baik dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 4,95 persen.
"THR itu pasti akan segera dibelanjakan oleh para PNS ataupun pensiunan karena pas dengan momentum lebaran yang biasanya bakal meningkatkan konsumsi," ujar Eko kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/5).
Menurut Eko, tanda-tanda perbaikan konsumsi tahun ini dibandingkan tahun lalu sudah terlihat kendati Indonesia mendapatkan tekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah. Hal itu terlihat dari peningkatan konsumsi produk sehari-hari. Meskipun tidak signifikan, tren laju konsumsi sudah lebih positif.
Agar efek pemberian THR bisa menjadi lebih besar, lanjut Eko, upaya pemerintah pusat dengan menambah besaran THR perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah (pemda). Hal ini penting supaya tambahan pendapatan yang diterima para abdi negara tersebut bisa diserap oleh perekonomian daerah, terutama daerah-daerah tujuan mudik.
"Harapannya, uang THR itu akan dibelanjakan di daerah, bukan untuk ditabung," ujarnya.
 Pemerintah daerah dinilai harus mengembangkan produk UMKM guna memanfaatkan momentum mudik Lebaran bagi perekonomian daerah. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Ia mencontohkan, Pemda harus membenahi sektor pariwisata. Dengan demikian, selain bersilahturahmi dengan sanak famili, pemudik dapat mengunjungi tempat wisata di daerah.
Selain itu, pemda juga perlu mendorong pengembangan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga pemudik yang datang ke daerah tertarik untuk berbelanja lebih banyak produk lokal yang tidak bisa ditemui di daerah tinggalnya saat ini.
Jika konsumsi April-Juni berhasil menembus lima persen, Eko memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II hanya akan berada di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen mengingat kegiatan investasi masih belum optimal dan kegiatan ekspor-impor melandai seiring periode ramadan dan lebaran.
Sementara, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai meskipun nominal THR abdi negara ditambah, pertumbuhan konsumsi Indonesia sepanjang kuartal II sulit untuk mencapai lima persen.
Faisal mengingatkan pemberian THR rutin dilakukan setiap tahun. Meskipun secara nominal bertambah, jumlah penerima THR dari kucuran APBN tak sampai 20 persen dari total pekerja di Indonesia. Jadi, dampaknya tak akan signifikan. Terlebih, daya beli masyarakat dari golongan menengah dan atas masih belum sepenuhnya pulih.
"Konsumsi di kuartal II mungkin ada peningkatan, tetapi saya pesimis kalau bisa (tumbuh) sampai lima persen," ujarnya.
Sejak tahun lalu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya berada di bawah lima persen. Pada kuartal I 2018 lalu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,95 persen.
Senada dengan Eko, Faisal juga menilai momentum Lebaran harus dimanfaatkan pemda untuk menjual produk dan jasa lokal kepada para pemudik. Jangan sampai, pemudik lebih memilih untuk tetap membelanjakan uangnya di perkotaan karena tidak melihat sesuatu yang menarik di daerah.
Kendati konsumsi rumah tangga sulit menembus lima persen pada kuartal II, Faisal masih melihat peluang konsumsi bisa mencapai lima persen sepanjang tahun. Kuncinya, pemerintah perlu mendongkrak daya beli masyarakat.
Hal tersebut, menurut dia, dapat dilakukan dengan memperbaiki kepercayaan dunia usaha terhadap perekonomian. Dengan meningkatnya kepercayaan dunia usaha, investasi bisa terdorong dan bakal berimbas pada terbukanya lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah tak hanya akan mengandalkan sektor konsumsi untuk mendongkrak perekonomian di kuartal II. Pemerintah juga akan mendorong ekonomi dari sisi investasi, belanja pemerintah dan perdagangan internasional.
"Kami berharap, optimisme di kuartal II ini bisa dibangun," pungkasnya. (agi/bir)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK