Gubernur BI Yakin Ekonomi Indonesia Tahan Tekanan Eksternal

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) meyakini ketahanan ekonomi nasional dalam melawan gejolak global masih mumpuni. Hal itu terlihat dari pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai macam krisis yang terjadi di dunia berapa periode belakangan ini.

Salah satunya, gejolak ekonomi yang terjadi saat Amerika menghentikan kebijakan pelonggaran moneter pada 2013 lalu. 

"Masih cukup kuat terhadap tekanan eksternal, terbukti dari tekanan sebelumnya; Krisis Yunani pada 2011, taper tantrum AS Mei 2013, revisi pertumbuhan ekonomi China 2015, dan juga British Exit," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (28/5).

Lihat juga: Sikapi Ekonomi Terkini, BI Gelar RDG Dadakan

Menurut Perry, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia. Pertama, kondisi fundamental ekonomi masih cukup baik. Hal itu tercermin dari rendahnya tingkat inflasi dibandingkan periode krisis sebelumnya.

"Pada periode taper tantrum inflasi 8,3 persen sekarang hanya 3,4 persen," katanya.

Selain inflasi,  defisit transaksi berjalan, dan fiskal juga relatif terjaga. Pada periode taper tantrum kuartal II 2013, defisit transaksi berjalan menjadi 4,3 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Defisit tersebut jauh jika dibandingkan dengan saat ini yang hanya 2,1 persen.

Kedua, koordinasi BI bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam  mengeluarkan kebijakan penyesuaian demi menjaga stabilitas moneter, fiskal, makroprudensial, dan mikroprudensial yang makin baik. Saat ini, reformasi struktural juga terus berjalan.

Lihat juga: OJK Sebut Ekses Likuiditas Perbankan Capai Rp618 Triliun

"Kami siap melakukan kebijakan penyesuaian tanpa mengorbankan kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang," ujarnya.

Sedangkan faktor ketiga, bantalan kuat yang dimiliki Indonesia saat ini.  Perry mengatakan, bantalan tersebut salah satunya datang dari cadangan devisa.

Data BI, saat ini cadangan devisa berada di level US$ 124 miliar. Cadangan tersebut lebih dari cukup untuk membiayai pembayaran impor, utang, dan mengantisipasi risiko pembalikan modal. 

"Kita juga sudah mempunyai UU Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang menunjukkan pondasi atau kepastian hukum untuk pemerintah, BI, OJK, dan LPS dalam menjaga stabilitas dan memelihara stabilitas sistem keuangan," pungkasnya.

Lihat juga: Rupiah Menguat, Kembali ke Bawah Rp14 Ribu per Dolar AS

(lav)