Menteri Desa Klaim Nominal Dana Desa akan Meningkat Lagi 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo akan terus meningkatkan alokasi dana desa pada tahun-tahun berikutnya, begitu pula pada 2019.

"Selama 4 tahun, sudah hampir Rp187 triliun dana desa dicairkan. Setiap tahun meningkat. Insyaallah, pada tahun depan juga akan dinaikkan lagi," kata Eko saat bertemu sejumlah kepala desa dari Majalengka seperti dikutip Antara, Rabu (30/5).

Sebelumnya, kata Eko, pencairan dana desa baru bisa dilakukan pada April setiap tahun. Akibatnya, pembangunan desa di awal tahun menjadi terhambat.

Lihat juga: Minarak Mulai Cicil Utang Dana Talangan Korban Lumpur Lapindo

Setelah mendengarkan masukan dari para kepala desa, Presiden Jokowi kemudian meminta Kementerian Keuangan untuk mencairkan alokasi dana desa dalam tiga kali setiap tahun.

"Januari bisa dicairkan 20 persen dengan dana talangan, asal ada kebijakan dari bupati," jelasnya.

Saat alokasi dana desa mulai dicairkan, kata dia, sempat muncul keraguan bahwa kepala dan perangkat desa tidak akan mampu mengelola dana tersebit.

"Namun, bisa dibuktikan bahwa kepala desa dan perangkat desa mampu kalau mereka diberi kesempatan," tuturnya.

Lihat juga: BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,75 Persen

Sebagai informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan mendatangi desa-desa di kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai laju realisasi penyaluran dana desa belum sesuai harapan. Pasalnya, per akhir April 2018, realisasi dana desa baru Rp14,3 triliun atau 23,8 persen dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang mencapai Rp60 triliun.

Sebagai pembanding, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penyaluran dana desa telah mencapai 16,7 triliun atau sekitar 27,8 persen dari pagu anggarannya.

"Dana desa belum tercairkan secepat yang diharapkan karena baru Rp14,3 triliun sampai dengan April 2018. Tahun lalu justru lebih tinggi mencapai Rp16,7 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani mengungkapkan lambannya pencairan dana desa terjadi karena daerah perlu untuk menyesuaikan administrasi dan alokasi, terutama terkait penggunaan dana untuk program Padat Karya Tunai (cash for work).

Lihat juga: Jokowi Minta Menteri Ekonomi Singkirkan Hambatan Ekspor

"Dari sisi proses administrasi di tingkat desa dan kabupaten nampaknya tidak memungkinkan mereka untuk membelanjakan (dana desa) lebih cepat," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan merinci realisasi penyaluran dana desa sampai dengan akhir April 2018 terdiri dari penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tahap I sebesar Rp11,41 triliun kepada 417 daerah dan 71.047 desa dan penyaluran dari RKUN ke RKUD tahap II sebesar Rp2,86 triliun ke 66 daerah dan 8.863 desa.

Kemudian, dari nominal yang telah masuk ke RKUD baru 23,95 persen atau sekitar Rp3,43 triliun yang masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) di 20.473 desa.

Untuk mempercepat penyaluran dana desa, Kemenkeu telah menyusun strategi di antaranya mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD. (lav/agt)