Jokowi Targetkan Laporan Keuangan K/L Dapat Opini Wajar BPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menargetkan tahun depan seluruh kementerian dan lembaga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dia menegaskan, tak ada yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

"Diharapkan tahun depan bisa diperbaiki, sehingga tidak ada lagi yang TMP dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Semuanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (4/6).

Hal itu disampaikan setelah mendengar laporan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

Lihat juga: KNTI Kritik Kelemahan Manajemen Anggaran Menteri Susi

Tahun ini, pemerintah kembali mendapat opini WTP sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan atas pemeriksaan terhadap 87 laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Penerima opini WTP 2017 meningkat menjadi 80 dari 76 pada 2016. Penerima opini WDP menurun menjadi enam dari delapan K/L dua tahun lalu.

Penurunan juga terjadi pada penerima opini TMP dari enam pada 2016 menjadi dua pada 2017. Kedua lembaga itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang juga menerima TMP dua tahun lalu.

Lihat juga: BPK Tak Beri Opini untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan

Presiden Jokowi menyatakan tidak segan mengungkapkan K/L penerima TMP. Menurutnya, kini era keterbukaan dan semua pihak harus mengetahui mengenai keuangan pemerintah.

"Ini pertanggungjawaban konstitusional kepada negara serta pertanggungjawaban moral kepada rakyat," ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Oleh sebab itu, Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga benar-benar membenahi, menjaga, serta memaksimalkan pengelolaan keuangan negara.

Terlebih lagi bagi kementerian dan lembaga yang masih tidak menerima pendapat BPK diinstruksikan melakukan terobosan.

Lihat juga: Sri Mulyani Akui Kenaikan Suku Bunga BI Bikin Ekonomi Landai

"Namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (lav)