Jengkel dengan BKPM, Darmin Ambil Alih Pelaksanaan OSS
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Senin, 04 Jun 2018 15:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian jengkel. Sebabnya, pelaksanaan sistem perizinan investasi secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang direncanakan bisa mulai dilaksanakan Maret lalu tidak segera jalan.
Karena kejengkelan tersebut, Darmin memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan sistem OSS yang seharusnya dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pengambilalihan dilakukan karena hingga saat ini, atau setelah batas waktu mulainya pelaksanaan OSS habis, BKPM belum juga siap melaksanakan sistem tersebut baik secara anggaran maupun sumber daya manusianya.
Darmin bilang, sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih pelaksanaan sistem tersebut dari BKPM. "Karena kalau tetap seperti sekarang, menunggu BKPM siap bisa enam bulan lagi baru jalan," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (4/6).
Darmin mengatakan paska diambil alih dari BKPM, pelaksanaan sistem OSS akan dilakukan oleh sumber daya manusia dari Indonesia Natinal Single Window (INSW). Rencananya, sistem tersebut akan diluncurkan pekan ini.
Nah, sebelum meluncurkan sistem tersebut, Kementerian Koordinator Perekonomian akan merombak rancangan peraturan pemerintah yang akan digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan OSS. Dalam perombakan tersebut, pihaknya akan menambahkan satu pasal baru.
Pasal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan OSS oleh Kantor Menko Perekonomian dengan menugaskan INSW sebagai pelaksananya. "Jadi selama SDM dari BKPM belum siap, kami akan pakai SDM sendiri untuk menjalankan sistem itu, kalau menunggu mereka lama," katanya.
Presiden Joko Widodo memerintahkan menterinya untuk segera memperbaiki perizinanan investasi dengan menerapkan sistem OSS. Perintah dikeluarkan karena dia kesal, upaya pemerintahannya menggenjot investasi dengan menerbitkan sejumlah paket kebijakan ekonomi gagal membuahkan hasil memuaskan.
Data Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian per tahun aliran investasi dunia mencapai US$ 1.471 miliar. Tapi dengan sejumlah paket kebijakan investasi yang sudah dikeluarkan, nilai investasi dunia yang berhasil ditarik Indonesia hanya 1,97 persennya saja.
Jokowi memerintahkan perbaikan perizinan investasi yang dilakukan dengan sistem OSS dilakukan paling lambat Maret 2018. (agt/bir)
Karena kejengkelan tersebut, Darmin memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan sistem OSS yang seharusnya dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pengambilalihan dilakukan karena hingga saat ini, atau setelah batas waktu mulainya pelaksanaan OSS habis, BKPM belum juga siap melaksanakan sistem tersebut baik secara anggaran maupun sumber daya manusianya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Darmin bilang, sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih pelaksanaan sistem tersebut dari BKPM. "Karena kalau tetap seperti sekarang, menunggu BKPM siap bisa enam bulan lagi baru jalan," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (4/6).
Darmin mengatakan paska diambil alih dari BKPM, pelaksanaan sistem OSS akan dilakukan oleh sumber daya manusia dari Indonesia Natinal Single Window (INSW). Rencananya, sistem tersebut akan diluncurkan pekan ini.
Pasal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan OSS oleh Kantor Menko Perekonomian dengan menugaskan INSW sebagai pelaksananya. "Jadi selama SDM dari BKPM belum siap, kami akan pakai SDM sendiri untuk menjalankan sistem itu, kalau menunggu mereka lama," katanya.
Presiden Joko Widodo memerintahkan menterinya untuk segera memperbaiki perizinanan investasi dengan menerapkan sistem OSS. Perintah dikeluarkan karena dia kesal, upaya pemerintahannya menggenjot investasi dengan menerbitkan sejumlah paket kebijakan ekonomi gagal membuahkan hasil memuaskan.
Data Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian per tahun aliran investasi dunia mencapai US$ 1.471 miliar. Tapi dengan sejumlah paket kebijakan investasi yang sudah dikeluarkan, nilai investasi dunia yang berhasil ditarik Indonesia hanya 1,97 persennya saja.
Jokowi memerintahkan perbaikan perizinan investasi yang dilakukan dengan sistem OSS dilakukan paling lambat Maret 2018. (agt/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK