ANALISIS

Kelola Pertumbuhan Ekonomi, dari Optimistis Jadi Realistis

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 06/06/2018 11:13 WIB
Kelola Pertumbuhan Ekonomi, dari Optimistis Jadi Realistis Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah perlahan mengubah haluan atas kebijakan makroekonomi menjelang paruh kedua 2018.

Dengan target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,4 persen, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat mengedepankan stabilitas ekonomi ketimbang memacu pertumbuhan yang optimistis.

Semula, pemerintah memang sempat yakin pertumbuhan ekonomi 2018 bisa membaik, dipicu sentimen ekonomi global yang diperkirakan tumbuh 3,9 persen, serta ekspektasi kinerja ekspor yang membaik tahun ini.


Namun, kondisi eksternal seperti kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat Fed Fund Rate (FFR) dan perang dagang yang dilakukan oleh AS membuat ekonomi global tak menentu, tak terkecuali Indonesia.


Hal itu pula yang menjadi alasan utama pemerintah bersama otoritas keuangan mengubah strategi pengelolaan ekonomi nasional, agar tak terkena imbas resesi ekonomi.

Salah satu imbas paling kentara adalah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (JISDOR) menunjukkan nilai tukar rupiah sudah keok 3,62 persen terhadap dolar dalam kurun lima bulan terakhir.

Lampu kuning sudah menyala, tandanya pemerintah perlu fokus ke perbaikan stabilitas. Dalam sebulan, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebanyak 50 basis poin, yang sudah barang tentu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan stabilitas memang perlu dilakukan ketimbang mengejar pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Dari segi fiskal, stabilitas memang perlu dijaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki ruang fiskal demi menghadapi tekanan eksternal saat ini.


Artinya, pemerintah harus realistis. Tak bisa lagi pasang target yang terlalu ambisius. Bahkan, Sri Mulyani sendiri menaksir pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya akan berujung di angka 5,18 persen, atau 0,22 titik persen lebih rendah dari angka yang ditargetkan.

"Disadari bahwa pilihan kebijakan ini membawa risiko pada pencapaian sasaran pertumbuhan dalam jangka pendek, namun langkah ini akan memperkuat pondasi ekonomi guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan dan dalam jangka menengah," kata Sri Mulyani.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto berpendapat, langkah pemerintah untuk merasionalisasi target pertumbuhan ekonomi sudah cukup tepat. Sebab, jika pemerintah terus memasang angka pertumbuhan ekonomi yang muluk-muluk, yang ada pelaku usaha malah semakin tak percaya pada pemerintah.

Jika kepercayaan kepada pemerintah terus merosot, maka yang terjadi kemudian adalah ketidakpastian (uncertainty). Secara psikologis, ini akan membuat pelaku usaha enggan ekspansi dan mengurangi investasinya di Indonesia.


"Memang kalau tidak tepat lagi targetnya ada baiknya dikoreksi saja. Target pertumbuhan ekonomi ini memang acuan bagi pelaku ekonomi, namun tentu angkanya harus realistis. Daripada dipaksakan target pertumbuhan tinggi tapi geliat ekonomi tak bergairah," jelas Eko.

Ia melanjutkan, stabilisasi pun lebih dibutuhkan pelaku usaha dibanding pertumbuhan. Eko meyakini, jika nilai tukar lebih stabil, seharusnya sektor riil bisa lebih percaya diri dalam menyusun perencanaan usaha. Jika nilai tukar terus bergejolak, maka ongkos berusaha jadi tak menentu, ujung-ujungnya ekspansi juga mandek.

"Menurut saya daripada suku bunga tidak dinaikkan, mending dinaikkan sedikit saja, jangan terlalu besar, tapi bisa jaga stabilisasi," ujarnya.

Ubah Haluan Kelola Ekonomi, dari Optimistis Menuju RealistisMenteri Keuangan Sri Mulyani. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).

Namun, bukan berarti tugas pemerintah selesai di sana. Kebijakan stabilisasi juga perlu dilengkapi bauran kebijakan fiskal yang beraroma optimisme. Jangan sampai, langkah stabilisasi tercoreng oleh berbagai aktivitas seperti penambahan utang yang tak karuan atau penggelontoran belanja sosial yang banyak namun tak ada hasil konkretnya.

Hingga akhir April kemarin, total utang pemerintah sudah mencapai Rp4.180,6 triliun atau meningkat 13,99 persen dari posisi yang sama tahun sebelumnya yakni Rp3.667,41. Angka ini jauh lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 di kuartal I kemarin.

"Tidak cukup jika langkah stabilisasi ini dari moneter saja, harus ada upaya perbaikan fiskal agar confidence makin meningkat. Jangan malah melakukan upaya yang bikin masyarakat pesimistis," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah sedari awal memang sudah kelewat yakin.

Apalagi menurutnya, target pertumbuhan sebesar 5,4 persen hingga 5,8 persen di tahun depan sesuai dengan Kebijakan Ekonomi Makro - Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tentu sulit untuk dicapai.

Meski demikian, masih ada harapan pertumbuhan bisa mencuat di tengah upaya stabilisasi. Penopangnya tentu berasal dari investasi langsung. Sebab, inflasi dan nilai tukar yang stabil masih jadi pemikat investasi.

Apalagi, prospek investasi sejauh ini masih bagus seiring pertumbuhannya melebihi pertumbuhan ekonomi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi riil kuartal I sebesar Rp185,3 triliun atau tumbuh 11,8 persen secara tahunan. Ini pun menyumbang Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,95 persen di kuartal yang sama.

"Di tengah konsumsi yang melambat, ekspor-impor yang rentan karena masih didominasi komoditas, investasi masih terbilang prospektif. Indonesia harus segera memilih dan fokus, apa yang bisa menjadi andalan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi di saat seperti ini," ungkap Faisal.

Namun demikian, ia minta pemerintah tetap proporsional. Jangan mentang-mentang melakukan stabilisasi, lantas suku bunga acuan terus dinaikkan begitu ada depresiasi.
Menurutnya, Indonesia mau tak mau juga harus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi demi keluar dari jebakan negara kelas menengah (middle income trap).


Selain itu, pemerintah perlu menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih baik ketimbang berkisar di angka 5 persen saja karena sumber dayanya terbilang mumpuni.

"Indonesia bukan butuh stabil saja, namun Indonesia butuh pertumbuhan yang cepat," terang dia. (lav/agi)