Pembangunan LRT Jabodebek Masih Terganjal Lahan Milik Negara
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Rabu, 06 Jun 2018 15:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, per 25 Mei 2018, progres fisik pembangunan proyek Kereta Ringan (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) tahap I telah mencapai 39,07 persen. Perkembangan pembangunan tersebut paling besar terjadi lintas pelayanan Cawang-Cibubur sebesar 60,287 persen.
Perkembangan besar juga terjadi di lintas pelayanan Cawang-Bekasi Timur yang konstruksinya sudah mencapai 34,743 persen dan lintas pelayanan Cawang - Dukuh Atas yang konstruksinya sudah 23,632 persen.
Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zamrides di Kantor Menko Kemaritiman mengatakan dengan perkembangan tersebut pihaknya yakin akhir tahun 2018 pembangunan proyek sudah selesai 60-70 persen sehingga pembangunan tahap I bisa tuntas tahun 2019 nanti.
Zamrides mengatakan tidak mudah mencapai target tersebut. Pasalnya pembangunan proyek LRT tahap I terkendala pembebasan lahan.
Lahan yang dibebaskan telah lebih dari 50 persen. Sementara, sisanya masih mengalami kendala. "Masalah misalnya terjadi pada pembebasan lahan seluas 4.129 meter persegi milik Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka. Itu masih terhambat oleh kejelasan status sebagai Barang Milik Negara (BMN)," katanya, Rabu (6/6).
Untuk mengatasi masalah tersebut Menko Kemaritiman dalam rapat 9 Mei lalu telah meminta Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengkaji kembali surat usulan pencatatan tanah Kwarnas sebagai BMN.
Selain itu di tanah milik Kwartir Nasional, pembebasan juga masih perlu dilakukan terhadap lahan seluas 117.525 meter persegi di Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut terdiri dari 183 bidang yang dimiliki oleh tiga ratus orang pemilik.
Sebanyak 166 bidang diantaranya telah diumumkan hasil inventarisasi tanah dan bangunan. Sementara, 17 bidang sisanya yang merupakan akses depo masih menunggu hasil inventarisasi.
Dari yang telah selesai hasil inventarisasinya, sebanyak 72 bidang diantaranya meminta dilakukan verifikasi ulang atas hasil inventarisasi. Verifikasi ulang dilaksanakan mulai tanggal 5 Juni 2018.
Kemudian, 51 bidang telah dilakukan appraisal. Rencananya, hasilnya appraisal bakal diumumkan kepada warga pada Kamis (7/6) 2018. Selanjutnya, 43 bidang tengah menunggu proses appraisal tahap II.
"Semua masalah lahan kami harapkan selesai pada Agustus minggu ke-2," ujarnya.
Selain masalah lahan, pembangunan LRT Jabodebek juga terkendala oleh pekerjaan relokasi/peninggian tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh kontraktor LRT.
Pasalnya, pekerjaan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan relokasi/ peninggian tower SUTT/SUTET untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan PT Kereta Cepat Indonesia China.
Lokasi peninggian yang bersilangan terdapat di Cikunir, Bekasi Barat, dan Bekasi Timur. Agar masalah tersebut bisa diselesaikan, pihak terkait telah mengadakan rapat sinkronisasi desain pelaksanaan relokasi atau peninggian SUTT/SUTET pada 30 Mei 2018 lalu.
Hasilnya rapat, kontraktor LRT siap mengakomodasi desain dan pelaksanaan relokasi SUTT/SUTET dengan KCIC apabila KCIC telah menyelesaikan desain dan pengadaan tanah paling lambat sebelum Asian Games 2018.
"Kami meminta KCIC segera melakukan pembebasan lahan sebelum Asian Games 2018. Kalau kami belum kerjakan sekarang nanti ada keterlambatan," ujarnya.
Untuk mengantisipasi keterlambatan pembangunan LRT, PT PLN (Persero) memberikan izin prinsip sementara kepada kontraktor LRT untuk mengerjakan pondasi tower dan produksi material tower sembari menunggu pengadaan tanah dan jadwal pembangunan tower oleh KCIC.
(agt)
Perkembangan besar juga terjadi di lintas pelayanan Cawang-Bekasi Timur yang konstruksinya sudah mencapai 34,743 persen dan lintas pelayanan Cawang - Dukuh Atas yang konstruksinya sudah 23,632 persen.
Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zamrides di Kantor Menko Kemaritiman mengatakan dengan perkembangan tersebut pihaknya yakin akhir tahun 2018 pembangunan proyek sudah selesai 60-70 persen sehingga pembangunan tahap I bisa tuntas tahun 2019 nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lahan yang dibebaskan telah lebih dari 50 persen. Sementara, sisanya masih mengalami kendala. "Masalah misalnya terjadi pada pembebasan lahan seluas 4.129 meter persegi milik Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka. Itu masih terhambat oleh kejelasan status sebagai Barang Milik Negara (BMN)," katanya, Rabu (6/6).
Untuk mengatasi masalah tersebut Menko Kemaritiman dalam rapat 9 Mei lalu telah meminta Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengkaji kembali surat usulan pencatatan tanah Kwarnas sebagai BMN.
Selain itu di tanah milik Kwartir Nasional, pembebasan juga masih perlu dilakukan terhadap lahan seluas 117.525 meter persegi di Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut terdiri dari 183 bidang yang dimiliki oleh tiga ratus orang pemilik.
Sebanyak 166 bidang diantaranya telah diumumkan hasil inventarisasi tanah dan bangunan. Sementara, 17 bidang sisanya yang merupakan akses depo masih menunggu hasil inventarisasi.
Dari yang telah selesai hasil inventarisasinya, sebanyak 72 bidang diantaranya meminta dilakukan verifikasi ulang atas hasil inventarisasi. Verifikasi ulang dilaksanakan mulai tanggal 5 Juni 2018.
Kemudian, 51 bidang telah dilakukan appraisal. Rencananya, hasilnya appraisal bakal diumumkan kepada warga pada Kamis (7/6) 2018. Selanjutnya, 43 bidang tengah menunggu proses appraisal tahap II.
"Semua masalah lahan kami harapkan selesai pada Agustus minggu ke-2," ujarnya.
Selain masalah lahan, pembangunan LRT Jabodebek juga terkendala oleh pekerjaan relokasi/peninggian tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh kontraktor LRT.
Pasalnya, pekerjaan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan relokasi/ peninggian tower SUTT/SUTET untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan PT Kereta Cepat Indonesia China.
Lokasi peninggian yang bersilangan terdapat di Cikunir, Bekasi Barat, dan Bekasi Timur. Agar masalah tersebut bisa diselesaikan, pihak terkait telah mengadakan rapat sinkronisasi desain pelaksanaan relokasi atau peninggian SUTT/SUTET pada 30 Mei 2018 lalu.
Hasilnya rapat, kontraktor LRT siap mengakomodasi desain dan pelaksanaan relokasi SUTT/SUTET dengan KCIC apabila KCIC telah menyelesaikan desain dan pengadaan tanah paling lambat sebelum Asian Games 2018.
"Kami meminta KCIC segera melakukan pembebasan lahan sebelum Asian Games 2018. Kalau kami belum kerjakan sekarang nanti ada keterlambatan," ujarnya.
Untuk mengantisipasi keterlambatan pembangunan LRT, PT PLN (Persero) memberikan izin prinsip sementara kepada kontraktor LRT untuk mengerjakan pondasi tower dan produksi material tower sembari menunggu pengadaan tanah dan jadwal pembangunan tower oleh KCIC.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK