PUPR Butuh Rp138,3 Triliun Bangun Infrastruktur 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya butuh anggaran Rp 138,3 triliun untuk membangun infrastruktur pada tahun 2019 nanti. Kementeriannya telah menyampaikan kebutuhan anggaran tersebut ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian Keuangan pada 6 April lalu.

Oleh kedua kementerian tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya diberi pagu indikatif sebesar Rp102,01 triliun ditambah alokasi anggaran kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) melalui skema availibility payment (AP) sebesar Rp 5,1 triliun.

Berdasarkan penyesuaian anggaran Rp102,01 triliun tersebut, Basuki mengatakan akan mengalokasikannya untuk kegiatan pembangunan dan perawatan jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp39,2 triliun.

"Untuk sektor sumber daya air Rp38,9 triliun dan cipta karya sebesar Rp13,4 triliun," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan pekan kemarin.

Lihat juga: Mendagri Ajukan Anggaran Rp3,1 Triliun di RAPBN 2019

Selain itu, anggaran juga akan digelontorkan untuk sektor penyediaan rumah. Basuki mengatakan sektor ini akan mendapatkan alokasi anggaran Rp7,8 triliun.

Basuki mengatakan pemanfaatan anggaran tersebut akan difokuskan untuk empat kegiatan. Pertama, meningkatkan kegiatan berbasis masyarakat atau padat karya, pembangunan irigasi kecil, pengembangan air minum dan sanitasi, pembangunan pos lintas batas negara dan penataan kawasan strategis pariwisata nasional.

Kedua, melaksanakan kegiatan perawatan jalan lintas timur, barat dan tengah Sumatra, meningkatkan dan merawat Jalan Trans Papua dan Kalimantan serta penggantian jembatan pada lintas utama.

Lihat juga: Trans Papua Barat Segera Diresmikan

Ketiga, untuk membangun bendungan baru, menyelesaikan pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi, mengembangkan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai dan pengendalian Lumpur Sidoarjo.

Keempat, melaksanakan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Lihat juga: Kementerian PUPR Bidik Sertifikasi 3 Juta Tenaker Konstruksi

(agt/bir)