Per Mei 2018, Defisit Anggaran Bengkak Rp94,4 Triliun
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Senin, 25 Jun 2018 18:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan realisasi pengelolaan APBN 2018 lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan perbaikan tercermin dari realisasi defisit anggaran.
Untuk defisit anggaran sampai dengan 31 Mei kemarin realisasinya sudah mencapai Rp94,4 triliun atau setara 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit tersebut membengkak jika dibandingkan dengan April yang hanya Rp55,01 triliun atau 0,37 persen dari PDB.
Walaupun bengkak, Ani mengatakan bahwa realisasi tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Maklum saja, sampai dengan Mei 2017 realisasi defisit anggaran sudah mencapai Rp128,7 triliun. dan Rp273,2 triliun.
"Ini juga lebih baik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai Rp273,2 triliun. Saat itu, bahkan ada keputusan untuk memotong belanja APBN," kata Ani, sapaan akrabnya di Gedung Kemenkeu, Senin (25/6).
Selain defisit yang membaik, Ani juga mengatakan perbaikan juga terjadi pada sisi keseimbangan primer, penerimaan negara dikurangi belanja, dan di luar bunga utang.
Per Mei, keseimbangan primer sudah mengalami surplus Rp18,1 triliun. Ani mengatakan, perbaikan kondisi keseimbangan primer tersebut merupakan langkah positif.
Posisi keseimbangan primer sampai Mei lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan 2016. Saat itu, keseimbangan primer masih mengalami defisit Rp29,9 triliun dan Rp 110 triliun.
Perbaikan kondisi, kata Ani, juga terjadi pada penerimaan perpajakan. Data Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Mei kemarin realisasi penerimaan perpajakan berhasil mencapai Rp538,7 triliun atau mencapai 33,3 persen dari target.
Realisasi tersebut naik jika dibandingkan dengan 2017 dan 2016 yang baru mencapai 31,9 persen dan 26,4 persen dari target.
"Pertumbuhan perpajakan kemarin mencapai 14,6 persen kalau dengan tax amnesty dan 17,6 persen tanpa memperhitungkan tax amnesty," katanya.
Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ani mengatakan bahwa data sampai dengan 31 Mei kemarin sudah terkumpul Rp145 triliun atau 52,6 persen dari total target.
Jumlah tersebut juga lebih tinggi daripada 2017 yang baru mencapai Rp123,5 triliun dan 2016 yang baru mencapai Rp89 triliun dari target.
"Jadi penerimaan pajak dan bukan pajak keduanya jauh lebih baik dari dua tahun terakhir," katanya.
Selanjutnya, untuk belanja pemerintah pusat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan Mei kemarin sudah mencapai Rp231,5 triliun atau sekitar 27,3 persen dari total belanja. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan 2017 yang baru sebesar Rp193 triliun dan 2016 yang baru sebesar Rp179 triliun.
Begitu pula dengan belanja pemerintah non K/L, per Mei sudah tercatat Rp226 triliun atau 37,3 persen dari target. Jumlahnya lebih tinggi dari tahun lalu, Rp195 triliun atau 34,3 persen dari target.
Walaupun mencatatkan perbaikan pengelolaan APBN, Ani mengatakan masih ada masalah yang perlu dibenahi. Masalah tersebut terdapat pada transfer daerah dan dana desa.
Per 31 Mei, realisasinya justru baru mencapai Rp300 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp306,5 triliun.
Masalah juga terjadi pada penyaluran Dana Desa. Dana desa baru terpakai Rp27,7 triliun, lebih rendah dari transfer tahun lalu yang mencapai Rp28,2 triliun.
"Ini lebih rendah karena pemerintah daerah fokus pada penyaluran tahap pertama dari programnya dan ada perubahan program padat karya tunai, di mana dana desa digunakan untuk upah tenaga kerja. Tapi, implementasinya ternyata tidak bisa secepat itu," katanya.
(agt/bir)
Untuk defisit anggaran sampai dengan 31 Mei kemarin realisasinya sudah mencapai Rp94,4 triliun atau setara 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit tersebut membengkak jika dibandingkan dengan April yang hanya Rp55,01 triliun atau 0,37 persen dari PDB.
Walaupun bengkak, Ani mengatakan bahwa realisasi tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Maklum saja, sampai dengan Mei 2017 realisasi defisit anggaran sudah mencapai Rp128,7 triliun. dan Rp273,2 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain defisit yang membaik, Ani juga mengatakan perbaikan juga terjadi pada sisi keseimbangan primer, penerimaan negara dikurangi belanja, dan di luar bunga utang.
Posisi keseimbangan primer sampai Mei lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan 2016. Saat itu, keseimbangan primer masih mengalami defisit Rp29,9 triliun dan Rp 110 triliun.
Perbaikan kondisi, kata Ani, juga terjadi pada penerimaan perpajakan. Data Kementerian Keuangan sampai dengan 31 Mei kemarin realisasi penerimaan perpajakan berhasil mencapai Rp538,7 triliun atau mencapai 33,3 persen dari target.
Realisasi tersebut naik jika dibandingkan dengan 2017 dan 2016 yang baru mencapai 31,9 persen dan 26,4 persen dari target.
"Pertumbuhan perpajakan kemarin mencapai 14,6 persen kalau dengan tax amnesty dan 17,6 persen tanpa memperhitungkan tax amnesty," katanya.
Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ani mengatakan bahwa data sampai dengan 31 Mei kemarin sudah terkumpul Rp145 triliun atau 52,6 persen dari total target.
Jumlah tersebut juga lebih tinggi daripada 2017 yang baru mencapai Rp123,5 triliun dan 2016 yang baru mencapai Rp89 triliun dari target.
"Jadi penerimaan pajak dan bukan pajak keduanya jauh lebih baik dari dua tahun terakhir," katanya.
Lihat juga:PPH Final UMKM Dipangkas Jadi 0,5% |
Selanjutnya, untuk belanja pemerintah pusat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sampai dengan Mei kemarin sudah mencapai Rp231,5 triliun atau sekitar 27,3 persen dari total belanja. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan 2017 yang baru sebesar Rp193 triliun dan 2016 yang baru sebesar Rp179 triliun.
Begitu pula dengan belanja pemerintah non K/L, per Mei sudah tercatat Rp226 triliun atau 37,3 persen dari target. Jumlahnya lebih tinggi dari tahun lalu, Rp195 triliun atau 34,3 persen dari target.
Walaupun mencatatkan perbaikan pengelolaan APBN, Ani mengatakan masih ada masalah yang perlu dibenahi. Masalah tersebut terdapat pada transfer daerah dan dana desa.
Per 31 Mei, realisasinya justru baru mencapai Rp300 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp306,5 triliun.
Masalah juga terjadi pada penyaluran Dana Desa. Dana desa baru terpakai Rp27,7 triliun, lebih rendah dari transfer tahun lalu yang mencapai Rp28,2 triliun.
"Ini lebih rendah karena pemerintah daerah fokus pada penyaluran tahap pertama dari programnya dan ada perubahan program padat karya tunai, di mana dana desa digunakan untuk upah tenaga kerja. Tapi, implementasinya ternyata tidak bisa secepat itu," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK