Kementerian Kesehatan Serap Belanja Paling Tinggi
Lavinda & Agus Triyono | CNN Indonesia
Selasa, 26 Jun 2018 14:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melaporkan penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tertinggi sampai akhir Mei 2018 dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau sebesar 46,6 persen dari pagu anggaran sebesar Rp59,10 triliun.
Hal itu tercantum dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN Kita) yang dirilis Senin (25/6).
Dalam laporan itu disebutkan, belanja 15 K/L dengan pagu terbesar sampai 31 Mei 2018 tercatat mencapai Rp200,75 triliun atau 28,47 persen dari pagu APBN 2018. Angka itu diklaim lebih baik dibandingkan penyerapan pada periode yang sama 2017 mencapai Rp170,37 triliun atau 25,19 persen.
Sebanyak tujuh dari 15 K/L menjalankan kinerja penyerapan lebih tinggi dibandingkan daya serap nasional. Ketujuh institusi itu antara lain, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Makamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemenristek Luar Negeri, dan Kementerian Sosial.
Secara umum, belanja K/L sampai 31 Mei 2018 tercatat mencapai Rp231,47 triliun atau 27,31 persen dari pagu 2018. Angka itu lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2017 sebesar 24,17 persen dari pagu APBNP 2017.
"Kinerja penyerapan belanja K/L pada Mei 2018 disebabkan adanya peningkatan realisasi pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial," demikian tertulis dalam draf APBN Kita.
Adapun, realisasi belanja modal tercatat 15,14 persen dari pagu APBN 2018. Angka itu lebih tinggi dari realisasi belanja modal pada akhir Mei 2017 sebesar 13,85 persen dari pagu APBNP 2017.
Penggunaan belanja modal terutama untuk pembangunan/perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta penambahan/perbaikan peralatan dan mesin.
Terkait belanja K/L bidang infrastruktur, penyerapan tercatat mencapai 20,27 persen terhadap pagu APBN 2018 atau lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya 19,59 persen.
Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur memadai.
Kegiatan K/L yang sudah dikontrakkan sampai 31 Mei 2018 tercatat sebesar Rp157,05 triliun atau 77,03 persen dari pagu belanja modal Rp203,88 triliun.
Meskipun penyerapan anggaran belanja modal relatif lambat, namun perkembangan penyerapan anggaran tidak selalu sama dengan perkembangan fisiknya.
progres fisik untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diklaim lebih cepat dari perkembangan keuangannya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menyampaikan pihaknya terus berusaha agar pengadaan barang dan jasa kementerian semakin transparan dan membaik, karena itu ada perubahan organisasi dan mekanisme kerja unit layanan pengadaan.
"Hal itu sedikit memperlambat proses lelang di beberapa sektor, tapi sekarang sudah oke," ujarnya.
Kalau dilihat secara kumulatif tahun ini sedikit lebih baik dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Kami sudah tancap gas untuk terus meningkatkan kinerja.
"Per 5 Juni 2018 untuk (pembangunan) fisik sudah 25,05 persen dan keuangannya 22,84 persen atau Rp24,3 triliun," sebutnya.
Penyerapan Transfer Daerah Rendah
Di daerah, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan sebesar Rp766,16 triliun pada APBN 2018. Dari jumlah pagu tersebut, realisasi penyaluran TKDD per 31 Mei 2018 mencapai Rp321,51 triliun atau 41,96 persen dari pagu alokasi TKDD).
Angka itu lebih rendah dibandingkan penyerapan anggaran TKDD pada periode yang sama 2017 sebesar Rp334,74 triliun atau 43,7 persen dari pagu alokasi.
Penyerapan yang lambat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi dana perimbangan, terutama Dana Transfer Khusus, dana insentif daerah, dan dana desa. (lav/bir)
Hal itu tercantum dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN Kita) yang dirilis Senin (25/6).
Dalam laporan itu disebutkan, belanja 15 K/L dengan pagu terbesar sampai 31 Mei 2018 tercatat mencapai Rp200,75 triliun atau 28,47 persen dari pagu APBN 2018. Angka itu diklaim lebih baik dibandingkan penyerapan pada periode yang sama 2017 mencapai Rp170,37 triliun atau 25,19 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak tujuh dari 15 K/L menjalankan kinerja penyerapan lebih tinggi dibandingkan daya serap nasional. Ketujuh institusi itu antara lain, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Makamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemenristek Luar Negeri, dan Kementerian Sosial.
Secara umum, belanja K/L sampai 31 Mei 2018 tercatat mencapai Rp231,47 triliun atau 27,31 persen dari pagu 2018. Angka itu lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama 2017 sebesar 24,17 persen dari pagu APBNP 2017.
Adapun, realisasi belanja modal tercatat 15,14 persen dari pagu APBN 2018. Angka itu lebih tinggi dari realisasi belanja modal pada akhir Mei 2017 sebesar 13,85 persen dari pagu APBNP 2017.
Penggunaan belanja modal terutama untuk pembangunan/perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta penambahan/perbaikan peralatan dan mesin.
Terkait belanja K/L bidang infrastruktur, penyerapan tercatat mencapai 20,27 persen terhadap pagu APBN 2018 atau lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya 19,59 persen.
Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur memadai.
Kegiatan K/L yang sudah dikontrakkan sampai 31 Mei 2018 tercatat sebesar Rp157,05 triliun atau 77,03 persen dari pagu belanja modal Rp203,88 triliun.
Meskipun penyerapan anggaran belanja modal relatif lambat, namun perkembangan penyerapan anggaran tidak selalu sama dengan perkembangan fisiknya.
progres fisik untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diklaim lebih cepat dari perkembangan keuangannya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menyampaikan pihaknya terus berusaha agar pengadaan barang dan jasa kementerian semakin transparan dan membaik, karena itu ada perubahan organisasi dan mekanisme kerja unit layanan pengadaan.
"Hal itu sedikit memperlambat proses lelang di beberapa sektor, tapi sekarang sudah oke," ujarnya.
Kalau dilihat secara kumulatif tahun ini sedikit lebih baik dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Kami sudah tancap gas untuk terus meningkatkan kinerja.
"Per 5 Juni 2018 untuk (pembangunan) fisik sudah 25,05 persen dan keuangannya 22,84 persen atau Rp24,3 triliun," sebutnya.
Penyerapan Transfer Daerah Rendah
Di daerah, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan sebesar Rp766,16 triliun pada APBN 2018. Dari jumlah pagu tersebut, realisasi penyaluran TKDD per 31 Mei 2018 mencapai Rp321,51 triliun atau 41,96 persen dari pagu alokasi TKDD).
Angka itu lebih rendah dibandingkan penyerapan anggaran TKDD pada periode yang sama 2017 sebesar Rp334,74 triliun atau 43,7 persen dari pagu alokasi.
Penyerapan yang lambat dipengaruhi oleh perkembangan realisasi dana perimbangan, terutama Dana Transfer Khusus, dana insentif daerah, dan dana desa. (lav/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK