Triliunan Uang Negara Nganggur dan Seretnya Laju Ekonomi RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah boleh unjuk gigi melihat penerimaan negara tahun ini yang cukup kinclong akibat naiknya harga minyak dunia. Kendati penerimaan moncer, penyerapan anggaran pemerintah nyatanya tak menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Hingga Mei 2018, realisasi penerimaan negara mencapai Rp685 triliun atau 36,2 persen dari target. Sedangkan belanja negara mencapai Rp779,51 triliun atau 35,1 persen.

Secara keseluruhan, penyerapan belanja negara tak berbeda jauh dengan pendapatan negara. Namun, pertumbuhan justru lebih banyak didorong realisasi belanja bantuan sosial dan pembayaran bunga utang yang masing-masing mencapai 50,8 persen dan 47,14 persen dari target.


Sementara itu, penyerapan belanja K/L tercatat baru mencapai Rp231,5 triliun atau 27,3 persen dari target. Realisasi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 24,2 persen.

Dari seluruh K/L, Kementerian Perhubungan mencatatkan penyerapan paling rendah, yakni sebesar 18,1 persen dari target atau baru mencapai Rp8,7 triliun. Padahal, Kemenhub berada di posisi keenam, kementerian dengan anggaran terbesar tahun ini yang mencapai Rp48,2 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mencatatkan serapan anggaran yang rendah, yakni hanya mencapai 21,3 persen dari target sebesar Rp107,39 triliun.

Kemudian, penyerapan anggaran Kementerian Sosial baru mencapai 20,6 persen, Polri 25,8 persen, dan Mahkamah Agung sebesar 24,4 persen. Sementara itu, K/L di luar 15 terbesar mencatatkan penyaluran anggaran hanya 21,6 persen.

Peneyrapan Anggaran Kementerian/Lembaga per Mei 2018.(Dok. Kemenkeu)

Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran pada semester pertama sudah menjadi siklus yang hampir selalu terjadi di setiap tahun. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah sering mewanti-wanti agar pemerintahannya menyerap anggaran lebih cepat, sehingga ekonomi dapat terdorong lebih baik.

"Siklusnya memang seperti itu, penyerapan anggaran di semester I kurang bagus. Biasanya, di kuartal III dan IV baru akan lebih agresif," ujar Lana kepada CNNIndonesia.com, dikutip Kamis (28/7).

Ia mengaku sebagian dana pemerintah yang akhirnya 'menganggur' di Bank Indonesia cukup besar. Padahal, jika anggaran tersebut masuk ke sistem perekonomian melalui penyerapan anggaran baik, ekonomi diperkirakan bisa tumbuh lebih tinggi.

Berdasarkan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKI), posisi uang pemerintah di BI dalam neraca analitis otoritas moneter mencapai Rp166,73 triliun. Jumlah tersebut naik dibandingkan posisi Mei tahun lalu yang hanya mencapai Rp134,27 triliun.

Lihat juga: Pilkada Bikin Penyerapan Anggaran Daerah Jeblok

Lana memperkirakan penyerapan anggaran pemerintah tahun ini juga tak akan terlalu bagus lantaran momentum Pilkada. Ia memperkirakan penyerapan anggaran tahun ini hanya akan mencapai 91 persen hingga 92 persen, lebih rendah dari tahun lalu yang hanya mencapai 94 persen.

"Pilkada ini kalau incumbent ikut, dia tidak bisa mengambil keputusan penting selam 3 bulan. Ini tentu tidak bagus untuk penyerapan anggaran. Belum lagi kalau yang terpilih itu orang baru, tentu akan mengkaji dulu sebelum mengeksekusi anggaran," jelasnya.

Penyerapan anggaran yang rendah dan neraca dagang yang defisit membuat pertumbuhan ekonomi sulit tumbuh tinggi di kuartal II ini, meski ada momentum Lebaran. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua ini hanya akan tumbuh 5,15 persen.

"Kuartal kedua terbantu dari konsumsi karena momen Ramadan dan Lebaran yang masuk di kuartal kedua. Pertumbuhan konsumsi kemungkinan akan berada dikisaran 5,01 persen hingga 5,02 persen," terang dia.

Ekonom INDEF Eko Listiyanto menjelaskan bahwa pola penyerapan anggaran K/L memang selalu rendah di awal-awal tahun. Sejauh ini, menurut dia, memang hanya realisasi belanja yang bersifat rutin yang capaiannya cukup bagus.

"Realisasi yang bagus itu seperti biasa memang belanja subsidi dan belanja pegawai, terutama karena ada pencairan THR PNS," ungkap dia.

Lihat juga: Per Mei 2018, Defisit Anggaran Bengkak Rp94,4 Triliun

Alhasil, seiring realisasi penerimaan negara yang cukup bagus dan penarikan utang di awal tahun, dana pemerintah yang masih menumpuk di Bank Indonesia pun cukup besar.

"Kuartal II ini yang membantu pertumbuhan ekonomi hanya konsumsi rumah tangga. Perkiraan saya, konsumsi bisa meningkat di atas 5 persen, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya," terang dia.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai kisaran 5,1 persen. Perkiraan tersebut hanya sedikit lebih tinggi dari kuartal I yang mencapai 5,06 persen.

"Konsumsi naik, tapi libur terlalu lama dan dampak ke ekspor. Penyerapan anggaran pemerintah juga tak banyak membantu," imbuhnya.

Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Adapun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen di kuartal I, menurut kalkulasi CNNIndonesia.com, PDB Indonesia setidaknya harus bertumbuh rata-rata 5,51 persen selama tiga kuartal mendatang. (agi/bir)