Menperin: Pengusaha Tak Perlu Persoalkan Hari Libur Pilkada
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Jumat, 29 Jun 2018 07:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto berpendapat hari libur nasional yang mendadak karena bertepatan dengan momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Rabu (27/6) seharusnya tak perlu dipersoalkan, khususnya untuk sektor industri.
"Ini kan suatu siklus rutin, jadi tidak perlu dipersoalkan," ucap Airlangga, Kamis (28/6).
Produktivitas industri yang turun selama libur dinilai Airlangga sebagai hal yang wajar. Menurutnya, penghitungan produktivitas suatu industri dilakukan hanya saat hari masuk kerja.
"Yang penting pilkada serentak itu sudah ada yang menang, berjalan dengan baik dan aman. Itu menunjukkan agenda politik bisa berjalan paralel dengan agenda ekonomi," jelas Airlangga.
Kendati begitu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengeluhkan keputusan pemerintah yang memutuskan kemarin sebagai hari libur nasional secara mendadak.
"Ini jadi kami seperti dikejar-kejar karena harus mengirim produk yang memang khusus untuk ekspor," tutur Sanny.
Selain itu, pengusaha juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar uang lembur untuk karyawan yang masuk. Ia mengatakan untuk karyawan di kantor mayoritas tetap masuk pada pilkada kemarin.
"Yang di lapangan yang di kawasan industri itu malah libur, kantor masuk," sambung Sanny.
Selain Sanny, pengusaha yang bergerak di sektor makanan dan minuman juga mengatakan hal yang sama.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi Lukman menyatakan beberapa perusahaan di sektor makanan dan minuman tak mengikuti aturan libur pemerintah dan menggantinya dengan insentif uang lembur.
"Jadi yang sudah ada kontrak untuk pengiriman akan masuk, apalagi untuk ekspor tidak bisa ditunda. Kalau kapal kan sudah terjadwal," terang Adhi.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menambahkan jika pihaknya ikut menanggung beban operasional lebih tahun ini karena harus membayar uang lembur untuk karyawan.
"Yah tapi itu sudah jadi keputusan Presiden, nasi sudah jadi bubur," pungkas Ade. (lav/bir)
"Ini kan suatu siklus rutin, jadi tidak perlu dipersoalkan," ucap Airlangga, Kamis (28/6).
Produktivitas industri yang turun selama libur dinilai Airlangga sebagai hal yang wajar. Menurutnya, penghitungan produktivitas suatu industri dilakukan hanya saat hari masuk kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting pilkada serentak itu sudah ada yang menang, berjalan dengan baik dan aman. Itu menunjukkan agenda politik bisa berjalan paralel dengan agenda ekonomi," jelas Airlangga.
Kendati begitu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengeluhkan keputusan pemerintah yang memutuskan kemarin sebagai hari libur nasional secara mendadak.
Selain itu, pengusaha juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar uang lembur untuk karyawan yang masuk. Ia mengatakan untuk karyawan di kantor mayoritas tetap masuk pada pilkada kemarin.
"Yang di lapangan yang di kawasan industri itu malah libur, kantor masuk," sambung Sanny.
Selain Sanny, pengusaha yang bergerak di sektor makanan dan minuman juga mengatakan hal yang sama.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi Lukman menyatakan beberapa perusahaan di sektor makanan dan minuman tak mengikuti aturan libur pemerintah dan menggantinya dengan insentif uang lembur.
"Jadi yang sudah ada kontrak untuk pengiriman akan masuk, apalagi untuk ekspor tidak bisa ditunda. Kalau kapal kan sudah terjadwal," terang Adhi.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menambahkan jika pihaknya ikut menanggung beban operasional lebih tahun ini karena harus membayar uang lembur untuk karyawan.
Lihat juga:Rupiah Jeblok ke Rp14.387 per Dolar AS |
"Yah tapi itu sudah jadi keputusan Presiden, nasi sudah jadi bubur," pungkas Ade. (lav/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK