ESDM: Tak Capai Progres Smelter, Freeport Akan Disanksi

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 04/07/2018 15:38 WIB
ESDM: Tak Capai Progres Smelter, Freeport Akan Disanksi Ilustrasi tambang Freport. (Foto: Dok. Freeport Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan PT Freeport Indonesia (PTFI) berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) mereka sampai dengan 5,18 persen pada 15 Agustus 2018 mendatang.

Artinya, perkembangan pembangunan smelter Freeport hanya akan naik 2,75 persen dari posisi 15 Februari yang baru mencapai 2,43 persen.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Susigit mengakui secara prosentase, perkembangan pembangunan tersebut kecil.



Pasalnya, perkembangan pembangunan belum memasuki tahap konstruksi. Kemajuan proyek sebesar 2,75 persen tersebut juga baru sebatas stabilisasi lahan untuk pondasi smelter, penyusunan rencana dokumen studi kelayakan dan penyusunan rencana dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

"Tapi secara nilai, investasi yang sudah dikeluarkan US$11 juta," katanya Rabu (4/6).

Gatot mengatakan untuk memastikan komitmen Freeport dalam membangun smelter, Kementerian ESDM dan surveyor akan melakukan verifikasi ke proyek.

Kalau dari hasil verifikasi ternyata Freeport gagal memenuhi target mereka, maka pemerintah akan mencabut izin ekspor perusahaan asal Amerika tersebut.


Asal tahu saja Kementerian ESDM telah memberikan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga kepada Freeport sebesar 1.247.866 ton yang berlaku sejak 15 Februari 2018 lalu hingga 15 Agustus 2018. Pemberian rekomendasi itu diberikan mengingat Freeport telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara sebagai syarat perusahaan dalam melakukan ekspor.

Per 3 Juli 2018, Freeport telah mengekspor 465.900 ton konsentrat tembaga. IUPK tersebut oleh Kementerian ESDM diperpanjang lagi selama sebulan terhitung dari 29 Juni 2018 sampai 31 Juli 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan perpanjangan sebulan diberikan sebagai sinyal bahwa negosiasi divestasi 51 persen saham ke PT Inalum akan mencapai titik akhir dalam waktu dekat.

(agt/bir)