AS Isyaratkan Perang Dagang, RI Perluas Negara Tujuan Ekspor

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 06/07/2018 14:41 WIB
AS Isyaratkan Perang Dagang, RI Perluas Negara Tujuan Ekspor Amerika Serikat memberikan sinyal perang dagang dengan Indonesia, seiring rencana negara adidaya tersebut mengkaji tarif bagi beberapa produk impor Indonesia. (CNN Indonesia/ Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan mencari fokus produk ekspor selain Amerika Serikat, seiring sinyal perang dagang yang diserukan Presiden AS Donald Trump. Rencananya, negara adidaya tersebut mengkaji tarif bagi beberapa produk impor Indonesia.

Adapun, salah satu komoditas yang tarifnya tengah dikaji AS adalah tekstil. Padahal, ekspor tekstil saat ini tengah naik daun, sehingga mau tak mau pemerintah harus mencari alternatif unggulan ekspor lain selain tekstil ke AS.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari hingga April kemarin menunjukkan nilai ekspor pakaian jadi (konveksi) dari tekstil US$2,38 miliar, naik 8,57 persen dari posisi yang sama tahun lalu.


"Tentu, kami akan cari produk baru. Kami akan antisipasi, pikirkan langkah berikutnya dan bahas itu secara detail," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jumat (6/7).

Arilangga menilai langkah AS mengkaji tarif impor produk Indonesia merupakan hal yang lumrah lantaran negaranya mengalami defisit perdagangan cukup besar dengan Indonesia.


Data BPS menunjukkan, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$3,56 miliar dalam lima bulan pertama 2018. Angka ini turun dari periode yang sama tahun lalu yakni US$4,01 miliar.

"Jadi, intinya ya tidak apa-apa mereka me-review tarif karena kita sudah menang (mencatat posisi surplus) lawan AS," jelasnya.

Kalangan dunia usaha tengah ketar-ketir lantaran pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah mengevaluasi insentif bebas tarif bea masuk untuk impor produk-produk tertentu (Generalized System of Preferences/GSP) yang mereka berikan untuk negara berkembang, termasuk Indonesia.


Sebetulnya, evaluasi GSP selalu dilakukan setiap tahun sejak kebijakan ini dikeluarkan oleh Presiden AS sebelumnya, Barrack Obama. Hanya saja, untuk evaluasi GSP tahun ini, dunia usaha khawatir karena AS bisa saja mengubah ketentuan GSP, mulai dari menghentikan kebijakan GSP hingga mengenakan tarif baru untuk Indonesia.

Adapun, kajian akan dilakukan bagi 3.500 produk-produk yang masuk sistem GSP. Secara keseluruhan, saat ini data BPS menunjukkan bahwa Indonesia mengalami defisit perdagangan sebesar US$2,83 miliar sejak Januari hingga Mei.

"Saat ini sedang review dua hal, pertama gentle review dan kedua, ada review 3.500 batas tarif produk yang kami ekspor ke sana," ujar Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani. (agi/bir)