Neraca Dagang, Sri Mulyani Minta LPEI Bantu Dongkrak Ekspor

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Rabu, 11/07/2018 14:54 WIB
Neraca Dagang, Sri Mulyani Minta LPEI Bantu Dongkrak Ekspor Menteri Keuangan Sri Mulyani minta bantuan ke LPEI untuk dongkrak kinerja ekspor. (Foto: CNN Indonesia/Safyra Primadhyta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta bantuan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank untuk ikut mendongkrak ekspor. Permintaan bantuan disampaikan terkait kinerja neraca perdagangan dalam negeri yang belakangan ini memble.

Ani mengatakan LPEI punya peran penting dalam meningkatkan kinerja ekspor. Lembaga tersebut bisa membantu eksportir dalam mendapatkan pendanaan dan modal untuk mengiriman produk ke pasar tujuan.

Pemerintah sebelumnya memang membentuk LPEI untuk menjalankan fungsi pengaturan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan penyertaan modal, restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, hingga melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema ekspor.


"Kami akan menggunakan LPEI untuk turut serta membantu pendanaan, sehingga dari sisi jaminan maupun berbagai hal teknis bisa membantu para eksportir," kata Ani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (11/7).


Kendati begitu, Ani belum menjelaskan lebih rinci mengenai skema bantuan dari LPEI. Namun, ia bilang kerja sama dengan LPEI memang menjadi salah satu langkah yang telah dipetakan pemerintah untuk menyukseskan rencana pengurangan defisit neraca perdagangan.

Kinerja perdagangan dalam negeri tahun ini memble. Neraca perdagangan sepanjang Januari- Mei tercatat defisit US$2,83 miliar.

Kinerja tersebut berbanding terbalik dengan periode Januari-Mei 2017. Saat itu neraca dagang mengalami surplus sampai US$5,99 miliar.

Ani mengatakan selain mendorong peran LPEI, agar kinerja ekspor membaik pemerintah menebar insentif berbentuk libur pajak (tax holiday) dan pengurangan penghasilan kena pajak (tax allowance).


Upaya lain akan dilakukan dengan selektif mengimpor barang. Impor barang per sektor industri akan disaring oleh pemerintah.

"Menteri Perindustrian sudah sampaikan profil dan tantangan dari masing-masing industri, seperti industri makanan minuman, karet, tekstil, industri yang berhubungan dengan barang elektronik, dan lainnya, kalau kebijakan diterapkan," katanya.

Ani mengatakan agar kebijakan tersebut nantinya tidak menimbulkan efek negatif ke industri pemerintah akan fleksibel dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Misalnya yang sifatnya bahan mentah, mau membuat hilirisasi, maka membutuhkan kebijakan yang berbeda dengan yang selama ini impor bahan baku dan barang modal," katanya.


(agt/agt)