Paripurna DPR Restui Pemerintah Susun Nota Keuangan APBN 2019
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Kamis, 12 Jul 2018 13:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dipastikan bisa menyusun nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kerangka asumsi makroekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rapat paripurna hari ini, Kamis (12/7).
Adapun, poin-poin anggaran ini sebelumya sudah dibahas pemerintah dan legislatif di badan anggaran.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazulil Fawaid mengatakan sebagian besar asumsi makro ekonomi ini masih sama seperti Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disusun pemerintah.
Kerangka asumsi makro ekonomi dan rentang pendapatan dan belanja pemerintah sebagai dasar pemerintah dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Meski terus melemah, pemerintah dan DPR sepakai menetapkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hanya berada di level Rp13.700-Rp14 ribu per dolar AS. Padahal saat ini, rupiah telah berada di level Rp14.400 per dolar AS.
Sementara itu, asumsi inflasi di angka 2,5-4,5 persen, asumsi harga minyak ditetapkan US$60-US$70 per barel, lifting minyak ditetapkan 722 ribu-805 ribu barel per hari (bph), dan lifting gas ditetapkan 1,21 juta-1,3 juta setara barel minyak per hari.
Hanya saja, asumsi pertumbuhan ekonomi dipasang 5,2-5,6 persen atau lebih rendah dibanding usulan pemerintah yakni 5,4-5,8 persen. Terkait asumsi ini, Jazulil mengatakan fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah memasang target 5,2-5,4 persen karena target tahun sebelumnya tidak pernah tercapai.
"Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah memperlebar kisaran nilai tukar rupiah terhadap dolar melihat kondisi saat ini yang mencapai Rp14.400 per US$1," jelas Jazulil di Gedung DPR, Kamis (12/7).
Lebih lanjut ia menuturkan DPR dan pemerintah juga menyepakati indikator pembangunan sebagai dasar penyusunan APBN 2019. Tingkat pengangguran kini diprediksi 4,8-5,2 persen, angka kemiskinan di angka 8,5-9,5 persen, indeks rasio gini di angka 0,38-0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 71,98 persen.
"Namun, fraksi PAN juga berpendapat bahwa rasio gini di tahun 2019 dipasang pada angka 0,375-0,38 sehingga memberikan sinyal bahwa APBN 2019 pro-pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar daerah," jelas dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan laporan ini akan menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan nota keuangan dan akan dipresentasikan di dalam sidang kabinet paripurna. Setelahnya, hasil ini akan dibawa ke DPR kembali dalam bentuk nota keuangan yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo Agustus nanti.
"Dan kami harapkan penyusunan nota keuangan bisa rampung tiga pekan mendatang," ujar Sri Mulyani. (lav/bir)
Adapun, poin-poin anggaran ini sebelumya sudah dibahas pemerintah dan legislatif di badan anggaran.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazulil Fawaid mengatakan sebagian besar asumsi makro ekonomi ini masih sama seperti Kebijakan Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disusun pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kerangka asumsi makro ekonomi dan rentang pendapatan dan belanja pemerintah sebagai dasar pemerintah dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Meski terus melemah, pemerintah dan DPR sepakai menetapkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hanya berada di level Rp13.700-Rp14 ribu per dolar AS. Padahal saat ini, rupiah telah berada di level Rp14.400 per dolar AS.
Hanya saja, asumsi pertumbuhan ekonomi dipasang 5,2-5,6 persen atau lebih rendah dibanding usulan pemerintah yakni 5,4-5,8 persen. Terkait asumsi ini, Jazulil mengatakan fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah memasang target 5,2-5,4 persen karena target tahun sebelumnya tidak pernah tercapai.
"Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah memperlebar kisaran nilai tukar rupiah terhadap dolar melihat kondisi saat ini yang mencapai Rp14.400 per US$1," jelas Jazulil di Gedung DPR, Kamis (12/7).
Lebih lanjut ia menuturkan DPR dan pemerintah juga menyepakati indikator pembangunan sebagai dasar penyusunan APBN 2019. Tingkat pengangguran kini diprediksi 4,8-5,2 persen, angka kemiskinan di angka 8,5-9,5 persen, indeks rasio gini di angka 0,38-0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 71,98 persen.
"Namun, fraksi PAN juga berpendapat bahwa rasio gini di tahun 2019 dipasang pada angka 0,375-0,38 sehingga memberikan sinyal bahwa APBN 2019 pro-pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar daerah," jelas dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan laporan ini akan menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan nota keuangan dan akan dipresentasikan di dalam sidang kabinet paripurna. Setelahnya, hasil ini akan dibawa ke DPR kembali dalam bentuk nota keuangan yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo Agustus nanti.
"Dan kami harapkan penyusunan nota keuangan bisa rampung tiga pekan mendatang," ujar Sri Mulyani. (lav/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK