Kesepakatan Awal Divestasi Freeport Masih Lemah di Mata Hukum

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Jumat, 13/07/2018 12:44 WIB
Kesepakatan Awal Divestasi Freeport Masih Lemah di Mata Hukum Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin bersama Freeport Chief Executive Richard Adkerson menandatangani kesepakatan kepemilikan saham, disaksikan oleh perwakilan pihak pemerintah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Meski telah mencapai langkah baru, kekuatan Perjanjian Pendahuluan (Head of Agreement/HoA) terkait Pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah masih lemah di mata hukum.

"HoA adalah Nota Kesepahaman saja atau bahasa hukumnya Perjanjian Pendahuluan. Ini merupakan kesepakatan awal untuk menuju perjanjian berikutnya," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEB) Bisman Bhaktiar kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/7).

Artinya, pemerintah belum bisa mengklaim telah mengambil alih 51 persen saham anak perusahaan dari Freeport-McMoran itu. Penguasaan saham, lanjut Bisman, baru terjadi setelah transaksi penjualan saham Freeport-McMoran dan hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) benar-benar terealisasi.



"Hingga hari ini, tidak ada pengambilalihan saham Freeport Indonesia dan belum ada perikatan hukum apa-apa," tegas Bisman.

Hal itu juga diperkuat dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Freeport Indonesia terkait penandatangan HoA. Dalam rilis resminya, Freeport menyatakan kesepakatan (HoA) tersebut adalah bagian dari proses yang memungkinkan pemerintah untuk memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

"Jadi, proses yang memungkinkan. Artinya, bisa mungkin dan bisa saja tidak mungkin," katanya.

Menurut Bisman, nilai kesepakatan transaksi penjualan saham juga bisa berubah dari yang diperjanjikan dalam HoA. Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebutkan nilai penjualan saham Freeport-McMoran dan hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia mencapai US$3,85 miliar.


Jika menggunakan proyeksi arus kas hingga 2041, Bisman mengingatkan bahwa di mata hukum, operasional Freeport berdasarkan kontrak kerja hanya akan sampai 2021.

"Penentuan harga harus adil dan menggunakan harga yang semestinya karena ini berpotensi terjadi skandal luar biasa besar kalau sampai terjadi kemahalan atas harga yang dibayar dan berakibat merugikan keuangan negara," jelasnya.

Kemudian, konsekuensi dari rencana penarikan utang Inalum untuk membiayai transaksi divestasi juga perlu menjadi perhatian. Pasalnya, apabila aksi korporasi yang dilakukan ternyata merugi, efeknya akan negatif ke keuangan negara.

Kendati demikian, dari sisi negosiasi, upaya pemerintah patut diapresiasi karena penandatangan HoA merupakan suatu kemajuan.

Hanya saja, ia menyayangkan pemerintah yang telah memberikan jaminan keberlanjutan program dan perpanjangan operasional Freeport Indonesia hingga 2041 kepada Freeport-McMoran. Karenanya, Bisman menilai kesepakatan antara keduanya tidak adil.

"Saham 51 persen itu baru kemungkinan, tetapi perpanjangan 2041 sudah keputusan," terang dia.


Secara terpisah, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi tidak melihat ada hambatan untuk melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam HoA. Karenanya, Kurtubi optimistis divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia kepada Inalum akan segera terealisasi.

Menurut Kurtubi, beberapa bulan lalu muncul keraguan akan terealisasinya divestasi 51 persen karena faktor Rio Tinto sebagai pemilik 40 persen hak partisipasi tambang Grasberg Freeport Indonesia belum muncul.

"Sekarang sudah jelas, hak partisipasi akan dibeli dan dikonversi menjadi saham dan ada kesepakatan untuk itu," tuturnya.


Sebelumnya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin memperkirakan proses divestasi rampung pada akhir Agustus 2018. Untuk membiayai divestasi saham tersebut, rencananya Inalum bakal menggunakan fasilitas kredit sindikasi dari 11 bank. (lav/bir)