PLTU I Riau, Proyek yang 'Sengat' Anggota DPR dan Dirut PLN

Agustiyanti, CNN Indonesia | Minggu, 15/07/2018 18:15 WIB

KPK telah menangkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih karena diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar atas proyek PLTU I Riau. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Proyek pembangkit listrik lagi-lagi menyeret sejumlah pejabat dalam kasus dugaan korupsi. Kali ini, pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau I.

Setelah menangkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih karena diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar, KPK kini tengah menggeledah rumah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir terkait kasus yang sama.

Eni ditangkap bersama Johannes B Kotjo, salah satu pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited yang merupakan kontraktor PLTU Riau I. Uang Rp4,8 miliar diduga merupakan bagian dari komitmen fee asebesar 2,5 persen atas proyek tersebut.

Lihat juga:

KPK Geledah Rumah Dirut PLN Sofyan Basir

Blakgold melalui anak usaha bersamanya dengan PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batu Bara, dan China Huadian Engineering pada akhir Januari 2018 baru saja menandatangani surat komitmen dengan PLN terkait jual beli listrik (PPA) untuk pembangunan proyek PLTU Riau I.

Adapun perusahan konsorsium tersebut dibentuk pada September 2017. Perusahaan tersebut berfungsi mengembangkan, membangun, mengoperasikan, dan memilihara tambang batu bara PLTU Riau I. PLTU mulut tambang, dengan kapasitas 2x300 megawatt.

Lihat juga:

Penggeledahan Rumah Sofyan Basir Terkait Proyek PLTU Riau-1

Proyek PLTU Riau I masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Umum Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2017. PLTU ini ditargetkan dapat beroperasi secara komersial pada 2020 mendatang dan membantu mengatasi defisit listrik di wilayah Riau.

Nilai investasi proyek ini sendiri, belum diketahui jelas. Namun, berkaca dari proyek sejenis, nilai investasinya diperkirakan menyentuh angka triliunan rupiah.

CNNIndonesia.com sudah berusaha mengkonfirmasi kepada PLN, tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban resmi dari BUMN listrik tersebut. (agi/agi)

pltu kpk sofyan basir