
PLTU I Riau, Proyek yang 'Sengat' Anggota DPR dan Dirut PLN
Agustiyanti, CNN Indonesia | Minggu, 15/07/2018 18:15 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Proyek pembangkit listrik lagi-lagi menyeret sejumlah pejabat dalam kasus dugaan korupsi. Kali ini, pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau I.
Setelah menangkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih karena diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar, KPK kini tengah menggeledah rumah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir terkait kasus yang sama.
Eni ditangkap bersama Johannes B Kotjo, salah satu pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited yang merupakan kontraktor PLTU Riau I. Uang Rp4,8 miliar diduga merupakan bagian dari komitmen fee asebesar 2,5 persen atas proyek tersebut.
Blakgold melalui anak usaha bersamanya dengan PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batu Bara, dan China Huadian Engineering pada akhir Januari 2018 baru saja menandatangani surat komitmen dengan PLN terkait jual beli listrik (PPA) untuk pembangunan proyek PLTU Riau I.
Adapun perusahan konsorsium tersebut dibentuk pada September 2017. Perusahaan tersebut berfungsi mengembangkan, membangun, mengoperasikan, dan memilihara tambang batu bara PLTU Riau I. PLTU mulut tambang, dengan kapasitas 2x300 megawatt.
Proyek PLTU Riau I masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Umum Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2017. PLTU ini ditargetkan dapat beroperasi secara komersial pada 2020 mendatang dan membantu mengatasi defisit listrik di wilayah Riau.
Nilai investasi proyek ini sendiri, belum diketahui jelas. Namun, berkaca dari proyek sejenis, nilai investasinya diperkirakan menyentuh angka triliunan rupiah.
CNNIndonesia.com sudah berusaha mengkonfirmasi kepada PLN, tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban resmi dari BUMN listrik tersebut. (agi/agi)
Setelah menangkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih karena diduga menerima suap sebesar Rp4,8 miliar, KPK kini tengah menggeledah rumah Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir terkait kasus yang sama.
Eni ditangkap bersama Johannes B Kotjo, salah satu pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited yang merupakan kontraktor PLTU Riau I. Uang Rp4,8 miliar diduga merupakan bagian dari komitmen fee asebesar 2,5 persen atas proyek tersebut.
Lihat juga:KPK Geledah Rumah Dirut PLN Sofyan Basir |
Blakgold melalui anak usaha bersamanya dengan PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batu Bara, dan China Huadian Engineering pada akhir Januari 2018 baru saja menandatangani surat komitmen dengan PLN terkait jual beli listrik (PPA) untuk pembangunan proyek PLTU Riau I.
Adapun perusahan konsorsium tersebut dibentuk pada September 2017. Perusahaan tersebut berfungsi mengembangkan, membangun, mengoperasikan, dan memilihara tambang batu bara PLTU Riau I. PLTU mulut tambang, dengan kapasitas 2x300 megawatt.
Proyek PLTU Riau I masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Umum Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2017. PLTU ini ditargetkan dapat beroperasi secara komersial pada 2020 mendatang dan membantu mengatasi defisit listrik di wilayah Riau.
Nilai investasi proyek ini sendiri, belum diketahui jelas. Namun, berkaca dari proyek sejenis, nilai investasinya diperkirakan menyentuh angka triliunan rupiah.
CNNIndonesia.com sudah berusaha mengkonfirmasi kepada PLN, tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban resmi dari BUMN listrik tersebut. (agi/agi)
ARTIKEL TERKAIT

Rini Ogah Tanggapi Permintaan Buka Rekaman dengan Bos PLN
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Pengamat Sebut Rekaman Rini-Sofyan untuk Jatuhkan Jokowi
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Soal Rekaman dengan Rini, Bos PLN Duga Ada Jual Beli Info
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Jokowi Enggan Komentar Soal Rekaman Rini dan Dirut PLN
Ekonomi 1 tahun yang lalu
DPR Duga Rekaman Rini-Sofyan Terkait Proyek LNG Bojonegara
Ekonomi 1 tahun yang lalu
Bos PLN Bantah Rekaman 'Bagi-bagi Fee' dengan Rini Soemarno
Ekonomi 1 tahun yang lalu
BACA JUGA

Hari Antikorupsi, Novel Singgung Serangan ke KPK
Nasional • 09 December 2019 16:12
Jokowi soal Perppu: UU KPK Belum Berjalan
Nasional • 09 December 2019 14:56
MPR Buka Pintu Pemberantasan Korupsi Masuk Amendemen UUD '45
Nasional • 09 December 2019 14:20
Agus: IPK Bukan Cuma Tugas KPK, Presiden Jadi Panglima
Nasional • 09 December 2019 14:10
TERPOPULER

Susunan Baru Direksi dan Komisaris Bank Mandiri
Ekonomi • 1 jam yang lalu
Pekerja Garuda 'Pecah' Usai Ari Askhara Dipecat Karena Harley
Ekonomi 2 jam yang lalu
Royke Tumilaar, dari BDN ke Kursi Empuk Bos Bank Mandiri
Ekonomi 53 menit yang lalu