Subsidi Energi Bengkak 50 Persen Jadi Rp163 Triliun Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menambah subsidi energi sebesar Rp69 triliun pada 2018. Maka itu, nilai subsidi energi hingga akhir tahun diperkirakan membengkak dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp94,5 triliun menjadi Rp163,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan subsidi ini akan digunakan untuk menambal pengeluaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Hanya saja, ia tak menyebut porsi untuk keduanya pos tersebut.

Adapun, kenaikan subsidi ini dimaksudkan agar daya beli masyarakat tak tergerus. Jika daya beli terganggu, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, sangat krusial di tengah langkah stabilisasi moneter akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Lihat juga: Pemerintah Yakin Kasus Suap PLTU Riau I Tak Hambat Investasi

"Hitungan ini kami sudah bahas dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). Secara overall (keseluruhan) ini menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas kondisi eksternal," jelas Sri Mulyani, Selasa (17/7).

Penambahan subsidi ini juga dimaksudkan untuk meringankan beban keuangan Pertamina dan PLN. Di satu sisi, Pertamina memiliki tugas agar harga BBM bersubsidi tak membebani masyarakat. Sementara itu, PLN juga memiliki tugas dalam melaksanakan ekspansi dan memperbaiki rasio elektrifikasi.

Meski demikian, ia menjamin penambahan subsidi ini tidak membebani APBN. Sebab, defisit APBN hingga akhir tahun diproyeksi 2,12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih kecil dari target 2,19 persen.

Lihat juga: Kemiskinan Turun, Tingkat Ketimpangan Masih Tinggi

Namun, dia mengakui keseimbangan primer di semester II jadi terganggu akibat penambahan subsidi ini. Dari posisi keseimbangan primer dengan nilai surplus Rp10 triliun sepanjang semester I, nantinya keseimbangan primer hingga akhir tahun tercatat defisit Rp64,8 triliun.

"Dengan demikian outlook (prospek) akhir tahun keseimbangan primer Indonesia masih negatif namun lebih rendah dari UU APBN yakni defisit Rp87,8 triliun," jelas dia.

Data Kementerian Keuangan mencatat, realisasi subsidi energi per semester I tahun ini sebesar Rp59,5 triliun. Angka itu sudah tercatat 86,23 persen dari pagu anggaran tahun ini yakni Rp94,5 triliun.

Lihat juga: Hati-hati Anggaran Jebol Demi Penurunan Kemiskinan 'Semu'

Sementara itu, belanja subsidi energi di semester II mendatang diproyeksi mencapai Rp104 triliun. Dengan total belanja subsidi sebesar Rp163,5 triliun di tahun ini, maka pemerintah akan menambah belanja Rp69 triliun. (lav)