Pemerintah Klaim Tak Hanya Andalkan Bansos Pangkas Kemiskinan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menegaskan pemberian bantuan sosial (bansos) yang cukup jor-joran pada tahun ini bukan sekedar jalan pintas untuk menekan tingkat kemiskinan. Kebijakan bansos disebut sebagai dasar perlindungan sosial pemerintah kepada warga negaranya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menjelaskan pemerintah memiliki tugas untuk menyelamatkan warga negaranya dari jeratan kemiskinan. Apalagi, jumlah masyarakat miskin mencapai 25,65 juta atau 9,82 persen dari populasi saat ini.

Dengan kondisi tersebut, menurut dia, perlu program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

Program jangka pendek, menurut dia, berfungsi untuk mengatasi kebutuhan konsumsi harian masyarakat miskin. Maka bansos tersebut umumnya berorientasi pada pemberian bantuan pangan. Maklum, penyebab utama kemiskinan masyarakat saat ini masih dari pangan, seperti beras, telur ayam, dan lainnya.

"Ada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah banget dan itu harus dilindungi. Maka diberilah bantuan yang sifatnya pangan nontunai," ujar Suahasil di Kementerian Keuangan, Selasa (17/7).

Lihat juga: Hati-hati Anggaran Jebol Demi Penurunan Kemiskinan 'Semu'

Tak hanya bansos, menurut dia, pemerintah juga punya program pengentasan kemiskinan jangka panjang, mulai dari dana desa, padat karya nontunai, pembangunan infrastruktur, dana pendidikan, jaminan kesehatan, dan lainnya.

"Kami juga memastikan inflasi rendah, karena itu penting untuk daya beli masyarakat bawah. Kalau inflasi naik cepat, garis kemiskinan juga lebih cepat dan jumlah orang yang di bawah garis akan bertambah," terangnya.

Ia pun menjelaskan dampak program jangka panjang tak otomatis terlihat saat ini. Walhasil, tingkat kemiskinan seolah-olah turun cepat karena bansos. Padahal, program terstruktural sudah dijalankan. "Tapi bansos mesti turun terus dan tepat sasaran, tepat waktu, serta tepat jumlah," imbuhnya.

Untuk itu, pemberian bansos bagaimana pun tetap menjadi pilihan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan akan terus dilakukan pemerintah sebagai bentuk perlindungan sosial. "Perlindungan sosial akan ada terus, tapi bukan pengertiannya masyarakat akan disuapi terus. Tapi, memang ini bentuk perlindungan negara," katanya.

Namun, pengemasan bansos yang diberikan memang bisa saja berubah di pemerintahan selanjutnya. Maklum, beda pimpinan, bisa beda kebijakan. Belum lagi, konsep perlindungan sejatinya bervariasi. Misalnya, saat ini ada pula perlindungan kesehatan dalam bentuk asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Lihat juga: Tingkat Kemiskinan Terendah, Ketimpangan Masih Tinggi

"Apakah bansos ada terus? Saya rasa itu tergantung pemerintah yang berikutnya, bagaimana konsepnya. Bagaimana konsep perlindungan sosialnya itu," tuturnya.

Pada paruh pertama tahun ini, pemerintah telah mengalirkan bansos sebesar Rp45,08 triliun atau sekitar 55,5 persen dari target mencapai Rp81,25 triliun. Adapun penyaluran bansos pada kuartal I 2018 tumbuh hingga 87,6 persen dari kuartal I 2017.

Walhasil, dari periode September 2017 ke Maret 2018, pemerintah berhasil menurunkan jumlah masyarakat miskin sebanyak 630 ribu orang dari 26,58 juta menjadi 25,95 juta.

Sedangkan sampai akhir tahun, pemerintah memproyeksi pencairan bansos akan mencapai Rp80,25 triliun atau sekitar 98,8 persen dari alokasi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Sebab, pada paruh kedua tahun ini, diproyeksi pencairannya sekitar Rp35,17 triliun.

Sejalan dengan tetap tingginya penyaluran bansos di semester II 2018, maka pemerintah optimis bahwa angka kemiskinan bisa ditekan kembali. "Ini untuk memastikan tingkat kemiskinan terus secara konsisten kami turunkan," pungkasnya. (agi/agt)