ANALISIS
Hati-hati Anggaran Jebol Demi Penurunan Kemiskinan 'Semu'
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Selasa, 17 Jul 2018 14:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh berbangga hati tingkat kemiskinan Indonesia untuk pertama kalinya menyentuh tingkat terendah di posisi 9,82 persen pada Maret 2018. Walhasil, jumlah orang miskin di negeri ini 'tinggal' 25,95 juta.
Saat pertama kali disurvei pada 1970 silam, kemiskinan Tanah Air mencapai 60 persen dari total penduduk. Kemudian turun ke kisaran 24,2 persen pada 1998 kala BPS mengubah cara perhitungan tingkat kemiskinan, yang hingga kini masih berlaku.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebut penurunan tingkat kemiskinan terjadi seiring derasnya gelontoran dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Penyaluran bansos pada Januari-Maret 2018 naik 87,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Padahal, pada Januari-Maret 2017, penyaluran bansos hanya tumbuh 3,39 persen (yoy).
"Ini karena ada peningkatan penyaluran program beras sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018," ucapnya, Senin (16/7).
Berdasarkan data BPS yang dihimpun dari berbagai sumber, tercatat bahwa realisasi distribusi rastra Januari sebanyak 99,65 persen dari alokasi pemerintah. Lalu, Februari mencapai 99,66 persen, dan Maret 99,62 persen. Walhasil, banjir bansos mampu meredam tekanan inflasi dan minimnya pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat kalangan 40 persen bawah.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai penurunan kemiskinan hingga di bawah 10 persen wajar lantaran banjirnya dana bansos. Menurut dia, langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan hanya solusi praktis, tanpa menyentuh akar permasalahan.
"Tidak ada yang istimewa, karena bansos yang digelontorkan ratusan triliun, berkali-kali lipat. Kecuali bansosnya minim, tapi program pemerintah tetap ampuh tekan kemiskinan, itu baru luar biasa," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Ia pun menilai keberhasilan pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan semu. Pasalnya, tingkat kemiskinan turun karena suntikan bansos, bukan karena peningakatan pendapatan riil masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, menurut dia, bukan tidak mungkin tingkat kemiskinan penduduk akan naik jika dana bansos dikurangi.
Pengentasan kemiskinan dengan program bansos yang umumnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat miskin, menurut dia, bisa menimbulkan risiko.
Risiko pertama, masyarakat menjadi ketergantungan akan bansos. Kedua, anggaran pemerintah bisa jebol.
Menurutnya, ketergantungan masyarakat akan bansos mulai mendarah daging di masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang menurun, tapi pencari Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) justru kian marak.
Ia bilang, hal ini membuat mental masyarakat miskin kian miskin karena terlanjur senang menyandang predikat ini. "Jangan sampai masyarakat senang mengaku miskin hanya untuk mencari kemudahan yang sebetulnya mereka tidak layak," katanya.
Risiko kedua, kantong negara jebol. Pemerintah, menurut dia, tentunya tak mau prestasinya dalam menurunkan tingkat kemiskinan turun. Cara ampuhnya, hanya dengan menambah anggaran bansos dari tahun ke tahun.
Penggunaan setiap rupiah pada program ini juga terbilang belum efektif. Hal ini terlihat dari besarnya peningkatan aliran bansos pada kuartal I tahun ini, tetapi jumlah penduduk miskin hanya berkurang sekitar 630 ribu.
"Padahal, tahun sebelumnya anggaran bansos lebih kecil, tapi tetap bisa menurunkan lebih banyak penduduk miskin. Artinya, ini justru semakin tidak efektif," katanya.
Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu kembali mengevaluasi program bansos yang diberikan dan menggantinya dengan program-program yang lebih berkualitas dan produktif. Misalnya, dengan menggandeng badan sosial swasta nonprofit, seperti badan zakat.
Ia menilai kehadiran badan seperti itu lebih efektif karena tidak memberatkan keuangan negara, bersifat sukarela, dan dengan pendekatan budaya-agama.
Pemerintah, menurut dia, juga perlu mengevaluasi sinkronisasi program pengentasan kemiskinan yang lebih terstruktur dan berkualitas bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
Saat ini, pemda sebenarnya mendapatkan transfer daerah dan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan manusia di desa. Namun, tujuan anggaran tersebut belum direalisasikan secara maksimal.
"Jangan sampai pemda hanya membesar-besarkan data kemiskinan untuk mendapatkan dana desa, tapi kalau dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih jauh dari harapan," tuturnya.
Kemudian, pemerintah perlu membuat program pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan dan akses pasar. Sebenarnya, ini sudah ada dengan konsep padat karya non tunai. Sayang, implementasinya belum maksimal karena belum sinkron dengan birokrasi pemda dan masih sedikit penduduk yang bisa memanfaatkan program ini.
"Tapi yang perlu dipastikan adalah bukan sekedar kasih mereka pekerjaan, namun ketika sudah tidak ada proyek itu, mereka tetap punya keterampilan supaya bisa bekerja seterusnya," terangnya.
Di sisi lain, menurut Eko, bansos yang disalurkan pemerintah seharusnya bersifat insentif setelah masyarakat mengerjakan sesuatu, tidak benar-benar gratis. Misalnya, masyarakat harus mengikuti pelatihan keterampilan, namun di saat itu diberi uang makan dan uang saku untuk keluarga.
Walhasil, mereka terpaksa untuk mengasah keterampilan dan tanpa disadari nantinta bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bonus keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja.
"Karena kunci utama pengentasan kemiskinan itu sebenarnya pendidikan, kalau mereka tidak punya pendidikan, keterampilan. Tapi, memang yang sekarang terjadi anggaran pendidikan yang terus digelontorkan juga tak efektif," imbuhnya.
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengkhawatirkan penurunan tingkat kemiskinan saat ini tak bersifat jangka panjang karena hanya mengandalkan bansos. Sedangkan bansos, kerap bersinggungan dengan kebijakan populis pada tahun politik, seperti yang terjadi saat ini, jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun depan.
"Takutnya, sekarang jor-joran menurunkan kemiskinan karena tahun politik. Nanti kalau sudah tidak tahun politik, bisa saja bansos berkurang sehingga kemiskinan meningkat," ujarnya.
Lebih lanjut, pembengkakan anggaran bansos hanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang sementara ini dikhawatirkan membuat beban APBN semakin berat. Apalagi, pemerintah harus menutup APBN dengan menambah utang.
"Saat ini saja APBN sedang berutang, maka jangan memaksa diri memperbesar bansos yang ditalangi dengan utang. Harus cari balance agar produktif bansosnya," terangnya.
Lebih lanjut, Telisa melihat, pengentasan kemiskinan jangka panjang sejatinya bisa dilakukan dengan memaksimalkan infrastruktur yang tengah dipercepat saat ini. Misalnya, dengan membangun embung, irigasi, jalan tol untuk akses logistik, dan lainnya.
Selain itu, perlu pula memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sehingga menjadi sumber pekerjaan baru bagi masyarakat. Dengan begitu, tingkat pendapatan bisa meningkat dan menurunkan kemiskinan. "Ini juga berdampak pada pencegahan urbanisasi dan pemerataan ekonomi," pungkasnya. (agi/lav)
Saat pertama kali disurvei pada 1970 silam, kemiskinan Tanah Air mencapai 60 persen dari total penduduk. Kemudian turun ke kisaran 24,2 persen pada 1998 kala BPS mengubah cara perhitungan tingkat kemiskinan, yang hingga kini masih berlaku.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebut penurunan tingkat kemiskinan terjadi seiring derasnya gelontoran dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini karena ada peningkatan penyaluran program beras sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018," ucapnya, Senin (16/7).
 Jumlah penduduk miskin. (Dok. BPS) |
"Tidak ada yang istimewa, karena bansos yang digelontorkan ratusan triliun, berkali-kali lipat. Kecuali bansosnya minim, tapi program pemerintah tetap ampuh tekan kemiskinan, itu baru luar biasa," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Ia pun menilai keberhasilan pemerintah menurunkan tingkat kemiskinan semu. Pasalnya, tingkat kemiskinan turun karena suntikan bansos, bukan karena peningakatan pendapatan riil masyarakat.
Dengan kondisi tersebut, menurut dia, bukan tidak mungkin tingkat kemiskinan penduduk akan naik jika dana bansos dikurangi.
Pengentasan kemiskinan dengan program bansos yang umumnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat miskin, menurut dia, bisa menimbulkan risiko.
Risiko pertama, masyarakat menjadi ketergantungan akan bansos. Kedua, anggaran pemerintah bisa jebol.
Menurutnya, ketergantungan masyarakat akan bansos mulai mendarah daging di masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang menurun, tapi pencari Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) justru kian marak.
Ia bilang, hal ini membuat mental masyarakat miskin kian miskin karena terlanjur senang menyandang predikat ini. "Jangan sampai masyarakat senang mengaku miskin hanya untuk mencari kemudahan yang sebetulnya mereka tidak layak," katanya.
Risiko kedua, kantong negara jebol. Pemerintah, menurut dia, tentunya tak mau prestasinya dalam menurunkan tingkat kemiskinan turun. Cara ampuhnya, hanya dengan menambah anggaran bansos dari tahun ke tahun.
Penggunaan setiap rupiah pada program ini juga terbilang belum efektif. Hal ini terlihat dari besarnya peningkatan aliran bansos pada kuartal I tahun ini, tetapi jumlah penduduk miskin hanya berkurang sekitar 630 ribu.
"Padahal, tahun sebelumnya anggaran bansos lebih kecil, tapi tetap bisa menurunkan lebih banyak penduduk miskin. Artinya, ini justru semakin tidak efektif," katanya.
Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu kembali mengevaluasi program bansos yang diberikan dan menggantinya dengan program-program yang lebih berkualitas dan produktif. Misalnya, dengan menggandeng badan sosial swasta nonprofit, seperti badan zakat.
Ia menilai kehadiran badan seperti itu lebih efektif karena tidak memberatkan keuangan negara, bersifat sukarela, dan dengan pendekatan budaya-agama.
Pemerintah, menurut dia, juga perlu mengevaluasi sinkronisasi program pengentasan kemiskinan yang lebih terstruktur dan berkualitas bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
Saat ini, pemda sebenarnya mendapatkan transfer daerah dan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan manusia di desa. Namun, tujuan anggaran tersebut belum direalisasikan secara maksimal.
"Jangan sampai pemda hanya membesar-besarkan data kemiskinan untuk mendapatkan dana desa, tapi kalau dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih jauh dari harapan," tuturnya.
Kemudian, pemerintah perlu membuat program pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan dan akses pasar. Sebenarnya, ini sudah ada dengan konsep padat karya non tunai. Sayang, implementasinya belum maksimal karena belum sinkron dengan birokrasi pemda dan masih sedikit penduduk yang bisa memanfaatkan program ini.
"Tapi yang perlu dipastikan adalah bukan sekedar kasih mereka pekerjaan, namun ketika sudah tidak ada proyek itu, mereka tetap punya keterampilan supaya bisa bekerja seterusnya," terangnya.
Di sisi lain, menurut Eko, bansos yang disalurkan pemerintah seharusnya bersifat insentif setelah masyarakat mengerjakan sesuatu, tidak benar-benar gratis. Misalnya, masyarakat harus mengikuti pelatihan keterampilan, namun di saat itu diberi uang makan dan uang saku untuk keluarga.
Walhasil, mereka terpaksa untuk mengasah keterampilan dan tanpa disadari nantinta bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bonus keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja.
"Karena kunci utama pengentasan kemiskinan itu sebenarnya pendidikan, kalau mereka tidak punya pendidikan, keterampilan. Tapi, memang yang sekarang terjadi anggaran pendidikan yang terus digelontorkan juga tak efektif," imbuhnya.
Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengkhawatirkan penurunan tingkat kemiskinan saat ini tak bersifat jangka panjang karena hanya mengandalkan bansos. Sedangkan bansos, kerap bersinggungan dengan kebijakan populis pada tahun politik, seperti yang terjadi saat ini, jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun depan.
"Takutnya, sekarang jor-joran menurunkan kemiskinan karena tahun politik. Nanti kalau sudah tidak tahun politik, bisa saja bansos berkurang sehingga kemiskinan meningkat," ujarnya.
Lebih lanjut, pembengkakan anggaran bansos hanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang sementara ini dikhawatirkan membuat beban APBN semakin berat. Apalagi, pemerintah harus menutup APBN dengan menambah utang.
"Saat ini saja APBN sedang berutang, maka jangan memaksa diri memperbesar bansos yang ditalangi dengan utang. Harus cari balance agar produktif bansosnya," terangnya.
Lebih lanjut, Telisa melihat, pengentasan kemiskinan jangka panjang sejatinya bisa dilakukan dengan memaksimalkan infrastruktur yang tengah dipercepat saat ini. Misalnya, dengan membangun embung, irigasi, jalan tol untuk akses logistik, dan lainnya.
Selain itu, perlu pula memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sehingga menjadi sumber pekerjaan baru bagi masyarakat. Dengan begitu, tingkat pendapatan bisa meningkat dan menurunkan kemiskinan. "Ini juga berdampak pada pencegahan urbanisasi dan pemerataan ekonomi," pungkasnya. (agi/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK