BKPM Akui Isu Perang Dagang dan Rupiah Bakal Jegal Investasi

Dinda Audriene Muthmainah, CNN Indonesia | Jumat, 20/07/2018 13:30 WIB
BKPM Akui Isu Perang Dagang dan Rupiah Bakal Jegal Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. (CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku tengah mengantisipasi perlambatan investasi jelang tahun politik. Seperti diketahui, tahun depan Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi berupa pemilihan presiden (Pilpres).

"Makanya insentif yang benar-benar gebrakan dibutuhkan, karena kalau hanya monoton itu tidak bisa di kondisi politik sepert ini," ungkap Kepala BKPM Thomas Lembong, Kamis (19/7).

Terlebih, isu perang dagang yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS) kepada sejumlah negara turut berpengaruh pada laju investasi di dalam negeri.



Hal ini disebabkan isu perang dagang berimbas pada pergerakan pasar uang, khususnya kurs mata utang negara berkembang termasuk Indonesia. Alhasil, investor berpikir ulang untuk menanamkan dananya di negara berkembang itu.

"Jadi memang harus diakui kalau gejolak kurs yang sedang melanda hampir semua negara berkembang itu pasti akan punya dampak ke perlambatan laju investasi," papar Lembong.

Secara terpisah, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Azhar Lubis menyebut target investasi yang dirancang BKPM sejak awal tahun ini bisa saja tak tercapai dipengaruhi dengan pilpres 2019.

"Memang itu sudah jadi rutin, 2009, 2014. (Dampaknya) saya kira terasa akan mengalami penurunan tapi saya rasa tidak bersalah," terang Azhar.


BKPM menargetkan jumlah investasi sepanjang 2018 bisa mencapai Rp765 triliun. Merujuk data BKPM pada kuartal I 2018, realisasi investasi tercatat sebesar Rp185,3 triliun atau naik 11,8 persen dibandingkan dengan kuartal I 2017 yang hanya Rp165,8 triliun.

Sementara itu, Azhar mengestimasikan tahun depan realisasi investasi ditargetkan mencapai Rp850 triliun. Namun, angka itu akan dikaji lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

"Itu akan dihitung lagi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), nanti Presiden Joko Widodo pada nota keuangan akan menyampaikan, dengar saja," ujar Azhar.

(lav)