BKPM Tawarkan Proyek Bangun RSUD Gorontalo Rp841 Miliar
Lavinda | CNN Indonesia
Rabu, 18 Jul 2018 15:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo menawarkan proyek pengembangan RSUD dr Hasri Ainun Habibi Gorontalo senilai Rp841,8 miliar kepada sejumlah investor.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Parulian Hutapea menyebutkan proyek pengembangan RSUD itu akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan rasio pengembalian modal atau internal rate of return (IRR) sebesar 15,69 persen.
Mekanisme pengembalian investasi berasal dari pembayaran ketersediaan pelayanan (availability payment) yang bersumber dari anggaran Provinsi Gorontalo dengan masa konsesi 18-20 tahun.
"Skema KPBU ini untuk memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, serta modal swasta dalam pembangunan dan pengelolaan proyek infrastruktur," kata Tamba.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan BKPM dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan berskema KPBU. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak mencukupi kebutuhan infrastruktur tersebut.
Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Weni Liputo menjelaskan cakupan proyek meliputi desain, pembiayaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, fasilitas gedung, termasuk transfer penyediaan alat kesehatan.
Hingga saat ini, Gorontalo belum memiliki rumah sakit rujukan tersier, sehingga pengembangan RSUD itu penting segera dilakukan.
"Belum ada rujukan rumah sakit tersier sehingga masyakat harus ke Makassar, Manado, Surabaya atau Jakarta. Belum ada juga pelayanan khusus juga untuk empat jenis penyakit yaitu mata, ginjal, jantung dan kanker, makanya RSUD ini harus dikembangkan," jelasnya.
Meski telah beroperasi, Weni mengatakan RSUD dr. Hasri Ainun Habibi akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe B setelah proyek pengembangan dilakukan mulai 2019 hingga 2021.
(antara)
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Parulian Hutapea menyebutkan proyek pengembangan RSUD itu akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan rasio pengembalian modal atau internal rate of return (IRR) sebesar 15,69 persen.
Mekanisme pengembalian investasi berasal dari pembayaran ketersediaan pelayanan (availability payment) yang bersumber dari anggaran Provinsi Gorontalo dengan masa konsesi 18-20 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Skema KPBU ini untuk memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, serta modal swasta dalam pembangunan dan pengelolaan proyek infrastruktur," kata Tamba.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan BKPM dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memanfaatkan alternatif pembiayaan berskema KPBU. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak mencukupi kebutuhan infrastruktur tersebut.
Hingga saat ini, Gorontalo belum memiliki rumah sakit rujukan tersier, sehingga pengembangan RSUD itu penting segera dilakukan.
"Belum ada rujukan rumah sakit tersier sehingga masyakat harus ke Makassar, Manado, Surabaya atau Jakarta. Belum ada juga pelayanan khusus juga untuk empat jenis penyakit yaitu mata, ginjal, jantung dan kanker, makanya RSUD ini harus dikembangkan," jelasnya.
Meski telah beroperasi, Weni mengatakan RSUD dr. Hasri Ainun Habibi akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe B setelah proyek pengembangan dilakukan mulai 2019 hingga 2021.
Lihat juga:Pertaruhan Berat Sri Mulyani di Tengah Tahun |
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK