JK Akui Pemerintah Masih Butuh Kerja Sama dengan Freeport
Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Kamis, 19 Jul 2018 06:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan alasan pemerintah Indonesia tak menggenggam saham PT Freeport Indonesia sepenuhnya dan hanya mengambil alih mayoritas kepemilikan 51 persen saham.
Menurut JK, pengambilalihan saham itu tidak dilakukan sepenuhnya karena Indonesia masih membutuhkan kerja sama dengan Freeport.
Hal ini menanggapi pertanyaaan salah satu calon perwira remaja TNI/polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/7) perihal alasan pemerintah Indonesia tak menguasai Freeport sepenuhnya dalam sesi tanya jawab.
"Kenapa hanya 51 persen, karena kita masih butuh teknologi dari Freeport. Kita juga butuh kerja sama baik di bidang teknologi, pemasaran, dan manajemen dari proyek yang besar ini," ujar JK.
Selain itu, lanjut JK, nilai perusahaan asal Amerika Serikat itu kurang lebih mencapai Rp100 triliun. Untuk mendapatkan 51 persen saham tersebut, menurutnya, pemerintah Indonesia harus merogoh kocek hampir Rp50 triliun.
"Itu tentu bukan hal mudah untuk bicara dengan mereka," katanya.
Namun, JK memastikan keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan menggenggam 51 persen saham Freeport itu sangat besar. Salah satunya, meningkatkan pendapatan negara yang diharapkan bisa berguna untuk pembangunan di Papua.
"Tentu pemerintah ingin pendapatan negara dari Freeport banyak digunakan untuk kemajuan kita semua. Sehingga apaila kita selesai dengan 51 persen, Indonesia bisa menguasai manajemen secara keseluruhan," tutur JK.
Pekan lalu, pemerintah bersama Freeport McMoran dan Rio Tinti menandatangani kesepakatan awal terkait pokok perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Freeport menyatakan penandatanganan kesepakatan awal tersebut merupakan bagian dari proses yang memungkinkan pemerintah Indonesia memiliki 51 persen saham Freeport.
(lav)
Menurut JK, pengambilalihan saham itu tidak dilakukan sepenuhnya karena Indonesia masih membutuhkan kerja sama dengan Freeport.
Hal ini menanggapi pertanyaaan salah satu calon perwira remaja TNI/polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/7) perihal alasan pemerintah Indonesia tak menguasai Freeport sepenuhnya dalam sesi tanya jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Tak Perlu Takut 'Tendang' Freeport |
"Kenapa hanya 51 persen, karena kita masih butuh teknologi dari Freeport. Kita juga butuh kerja sama baik di bidang teknologi, pemasaran, dan manajemen dari proyek yang besar ini," ujar JK.
Selain itu, lanjut JK, nilai perusahaan asal Amerika Serikat itu kurang lebih mencapai Rp100 triliun. Untuk mendapatkan 51 persen saham tersebut, menurutnya, pemerintah Indonesia harus merogoh kocek hampir Rp50 triliun.
Namun, JK memastikan keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan menggenggam 51 persen saham Freeport itu sangat besar. Salah satunya, meningkatkan pendapatan negara yang diharapkan bisa berguna untuk pembangunan di Papua.
"Tentu pemerintah ingin pendapatan negara dari Freeport banyak digunakan untuk kemajuan kita semua. Sehingga apaila kita selesai dengan 51 persen, Indonesia bisa menguasai manajemen secara keseluruhan," tutur JK.
Pekan lalu, pemerintah bersama Freeport McMoran dan Rio Tinti menandatangani kesepakatan awal terkait pokok perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Freeport menyatakan penandatanganan kesepakatan awal tersebut merupakan bagian dari proses yang memungkinkan pemerintah Indonesia memiliki 51 persen saham Freeport.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK