Jokowi Minta Perjanjian dengan Freeport Tidak Dipolitisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada semua pihak tidak mempolitisasi perjanjian awal (head of agreement) divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Dia meminta kepada semua pihak untuk mendukung perkembangan perundingan divestasi saham yang dilakukan dengan perusahaan asal Amerika tersebut.

Apalagi setelah penandatanganan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah memberikan waktu dua bulan kepada Freeport-Mcmoran, Rio Tinto dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) untuk segera menyelesaikan divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Lihat juga: Kesepakatan Awal Divestasi Freeport Masih Lemah di Mata Hukum

"Syukuri, jangan sudah ada kemajuan malah dibilang miring-miring," katanya di Pancoran, Senin (16/7).

Pemerintah bersama dengan Freeport-Mcmoran dan Rio Tinto pekan lalu menandatangani kesepakatan awal terkait Pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport.

Dalam pernyataan resminya, PT Freeport Indonesia menyatakan bahwa penandatanganan kesepakatan awal tersebut merupakan bagian dari proses yang memungkinkan pemerintah Indonesia untuk memiliki 51 persen saham Freeport.

Lihat juga: Menimbang Kewajaran Harga Rp55 Triliun Demi Rebut Freeport

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan ada beberapa hal yang perlu dijelaskan pemerintah dari kesepakatan awal tersebut. Salah satunya menyangkut kocek sebesar US$3,85 miliar atau Rp55 triliun yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mendapatkan saham tersebut.

Jokowi mengatakan bahwa yang berhasil disepakati dalam perjanjian tersebut masih awal dan masih perlu ditindaklanjuti.

"Ini proses panjang dan alot. Kalau sudah bisa masuk sebuah kemajuan yang amat sangat. Jangan dipikir bertemu lalu langsung tanda tangan," katanya.

Lihat juga: Susi Kampanye Laut Bersih, Fahri Kritik Penenggelaman Kapal

(agt/lav)