Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengatakan pemerintah kota seharusnya tidak mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dua jenis jalan tersebut. Namun, jika jalan tersebut rusak, masyarakat kerap protes ke pemerintah kota.
Sementara jika pemerintah kota mengalokasikan anggaran pemeliharaan, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dengan anggaran lain dari pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia menuturkan, anggaran ini terasa penting karena penanganan jalan provinsi dan dan jalan nasional lambat dari sisi penanganan.
"Dengan itu mudah-mudahan bisa ada solusi," jelas dia.
Sementara itu Walikota Manado sekaligus Dewan Pengawas Apeksi Vicky Lumentut mengatakan kepastian pemeliharaan jalan provinsi dan jalan nasional ini memang harus dilakukan pemerintah pusat. Sebab, dengan anggaran yang ada, pemerintah kota takut pemeliharaan jalan tersebut tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
"Tapi masalahnya, masyarakat tidak mau tahu ini jalannya siapa. Untuk pemeliharan, diminta diserahkan ke kota, tapi kalau dikerjakan bisa salah kami," jelas dia. (agi)