K/L Minta Tambah Anggaran, Sri Mulyani Imbau Belanja Efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau kementerian dan lembaga agar memiliki kemampuan penyerapan belanja negara yang efektif dan menggunakan anggaran dana secara tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi adanya beberapa kementerian dan lembaga yang terus meminta kenaikan pos anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, kenaikan anggaran bukanlah jalan keluar untuk meningkatkan kinerja birokrasi di beberapa kementerian dan lembaga, asal anggaran itu dilakukan tepat sasaran.

Lihat juga: CITA Dukung Usulan Pemerintah 'Diskon' PPh UKM

Ia mengatakan, justru kementerian dan lembaga yang baik harus memiliki kemampuan penyerapan belanja yang efektif. Adalah hal yang sia-sia jika instansinya memberi kenaikan anggaran namun kementerian dan lembaga terkait tidak bisa memanfaatkannya.

Dalam hal ini, ia mencontohkan realisasi belanja modal yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang tak pernah mencapai 90 persen dari pagu anggaran. Menurut dia, realisasi belanja modal pemerintah yang paling tinggi justru terjadi pada tahun lalu, di mana belanja modal tercatat Rp208,4 triliun, atau 92,8 persen dari pagu APBNP 2017 sebesar Rp224,7 triliun.

Padahal, investasi dalam bentuk barang modal atau kapital dianggapnya sangat penting. Ia mengutip pernyataan ekonom Robert Solow yang ditumpahkan dalam Solow Growth Model, bahwa ekonomi tidak akan maju tanpa ada kemampuan untuk memupuk kapital secara swadaya.

“Track record (rekam jejak) setiap kementerian dan lembaga adalah ‘kami butuh belanja modal makin banyak’ tapi nyatanya penyerapan dari sisi anggaran belanja modal tidak pernah terserap 90 persen. Anggaran besar tentu tidak memecahkan masalah, harusnya anggaran besar bisa deliver (memberikan) lebih banyak,” jelas Sri Muyani di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Senin (22/1).

Tak hanya barang modal, ia juga menyoroti realisasi anggaran belanja barang yang dilakukan kementerian dan lembaga yang juga tak pernah mencapai 90 persen. Padahal menurut dia, belanja barang adalah tolak ukur cara bekerja kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran.

Untung saja, realisasi belanja barang di tahun lalu mencapai Rp286,7 triliun atau 96,9 persen dari pagu APBNP Rp295,7 triliun. “Belanja barang ini tentu berhubungan dengan cara bekerja,” ujarnya.

Lihat juga: Menkeu Sri Mulyani Kaji 'Diskon' PPh UKM Hingga 50 Persen

Meski memberi pernyataan seperti ini, bukan berarti Sri Muyani ingin memangkas kembali anggaran kementerian dan lembaga pada periode berikutnya. Hanya saja menurutnya, kementerian dan lembaga masih bisa memberikan hasil penyerapan yang optimal dengan alokasi anggaran yang tak berubah.

Dalam hal ini, ia menjadikan instansinya sendiri sebagai bahan percontohan. Sri Mulyani mengaku sudah minta ke Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo untuk menerapkan pemblokiran anggaran mandiri (self blocking) untuk pos anggaran yang bisa dilakukan efisiensi.

“Kalau Kemenkeu tidak bisa jalankan ini, maka jangan dulu minta ke kementerian dan lembaga lain untuk efisien,” pungkasnya.

Di dalam APBN 2018, pemerintah menganggarkan Rp847,4 triliun ke dalam pos belanja kementerian dan lembaga. Angka ini meningkat Rp33,3 triliun dibanding RAPBN 2018.

Adapun, lima kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar adalah Kementerian Pertahanan sebesar Rp107,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak Rp107,4 triliun, Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp95 triliun, Kementerian Agama sebesar Rp62,2 triliun, dan Kementerian Kesehatan sebanyak Rp59,1 triliun. (lav/bir)