Istana: Ketimpangan di Era SBY Lebih Tinggi dari Jokowi
Agustiyanti | CNN Indonesia
Rabu, 25 Jul 2018 19:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada sekitar 100 juta orang yang masuk dalam kategori miskin atau 40 persen masyarakat pendapatan terendah.
Jumlah orang miskin menjadi satu dari lima persoalan yang mendapat perhatian Presiden RI 2004-2014 tersebut saat melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyebut jumlah penduduk miskin di era Presiden Widodo justru mengalami penurunan. Demikian pula dengan ketimpangan yang turun meski masih cukup tinggi.
Ia menyebut kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan justru naik tajam selama 2004-2014 atau pada masa pemerintahan SBY. Menurut Erani, rasio gini pada 2002 tercatat hanya 0,341 lalu terus meningkat hingga mencapai 0,413 pada 2013 dan berakhir di 0,406 pada akhir pemerintahan SBY di 2014.
Rasio Gini mengukur ketimpangan antara penduduk terkaya dan termiskin. Semakin tinggi dan mendekati 1, maka ketimpangan dinilai semakin membahayakan karena dapat memicu konflik sosial.
"Pak Jokowi ini diwarisi, kontribusi 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya 17,10 persen itu warisan (SBY). Sekarang sudah coba ditingkatkan," ujar Erani saat berkunjung ke kantor Transmedia, Rabu (25/7).
Erani menjabarkan kontribusi 40 persen penduduk berpendapatan terendah terhadap pengeluaran seluruh penduduk di Indonesia justru meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Angkanya, pada Maret 2015 sebesar 17,10 persen kemudian meningkat menjadi 17,29 persen di Maret 2018.
Sedangkan 40 persen penduduk berpendapatan terbawah tersebut tak seluruhnya masuk dalam kelompok miskin. Berdasarkan data BPS, jumlah orang miskin pada Maret 2018 mencapai sekitar 25 juta orang. Kendati demikian, masih ada sekitar 69 juta orang yang masuk dalam kelompok rentan miskin.
"Yang paling naik kontribusinya itu justru di kelompok 40 persen menengah, kontribusinya naik dari 34,65 persen (Maret 2015) menjadi 36,62 persen (Maret 2018)," kata dia.
Sementara itu, menurut dia, kontribusi 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi justru turun dari 48,25 persen menjadi 46,09 persen
Ia mengaku mengurangi ketimpangan memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi. Kendati demikian, hal tersebut hingga kini terus diupayakan. (agi/asa)
Jumlah orang miskin menjadi satu dari lima persoalan yang mendapat perhatian Presiden RI 2004-2014 tersebut saat melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyebut jumlah penduduk miskin di era Presiden Widodo justru mengalami penurunan. Demikian pula dengan ketimpangan yang turun meski masih cukup tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:SBY Soroti 100 Juta Orang Miskin Era Jokowi |
Rasio Gini mengukur ketimpangan antara penduduk terkaya dan termiskin. Semakin tinggi dan mendekati 1, maka ketimpangan dinilai semakin membahayakan karena dapat memicu konflik sosial.
Erani menjabarkan kontribusi 40 persen penduduk berpendapatan terendah terhadap pengeluaran seluruh penduduk di Indonesia justru meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Angkanya, pada Maret 2015 sebesar 17,10 persen kemudian meningkat menjadi 17,29 persen di Maret 2018.
Sedangkan 40 persen penduduk berpendapatan terbawah tersebut tak seluruhnya masuk dalam kelompok miskin. Berdasarkan data BPS, jumlah orang miskin pada Maret 2018 mencapai sekitar 25 juta orang. Kendati demikian, masih ada sekitar 69 juta orang yang masuk dalam kelompok rentan miskin.
"Yang paling naik kontribusinya itu justru di kelompok 40 persen menengah, kontribusinya naik dari 34,65 persen (Maret 2015) menjadi 36,62 persen (Maret 2018)," kata dia.
Sementara itu, menurut dia, kontribusi 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi justru turun dari 48,25 persen menjadi 46,09 persen
Ia mengaku mengurangi ketimpangan memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi. Kendati demikian, hal tersebut hingga kini terus diupayakan. (agi/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK