ANALISIS

Mimpi Besar Ekonomi Jokowi Dihadang 'Liarnya' Rupiah

Agustiyanti, CNN Indonesia | Jumat, 27/07/2018 07:27 WIB
Mimpi Besar Ekonomi Jokowi Dihadang 'Liarnya' Rupiah Gejolak rupiah yang belakangan terjadi membawa Presiden Joko Widodo pada posisi sulit. Menggenjot pertumbuhan ekonomi atau menjaga rupiah. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mimpi Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) pada pertumbuhan ekonomi boleh tinggi di awal pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kala itu ditargetkan mencapai 8 persen di akhir pemerintahannya atau 2019 mendatang.

Namun, nasib berkata lain. Hingga kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,06 persen. Pertumbuhan konsumsi yang selama ini menjadi andalan bahkan melambat. Gejolak ekonomi global disebut sebagai biang keladi.

Rencana normalisasi kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (Fed) dengan menaikkan suku bunga acuannya bertahap menjadi salah satu pemicu gejolak ekonomi global.


Akibat kebijakan Fed, dolar AS mendadak makin perkasa. Efeknya, rupiah terus bergerak melemah sejak beberapa bulan lalu. Pada awal pekan ini, rupiah bahkan sempat berada di level Rp14.500 per dolar AS, terendah sejak 2016 lalu.

Pelemahan rupiah membuat Jokowi diserang berbagai pihak, terutama oleh lawan politiknya.

Berbagai upaya pun dikerahkan untuk 'menyelamatkan' nilai tukar rupiah. Bank Indonesia bahkan bisa dibilang 'habis-habisan' menahan pelemahan rupiah.

Jokowi saat ini disebut juga tengah merancang kebijakan baru guna menahan pelemahan rupiah. Kebijakan tersebut bakal fokus pada upaya menekan impor dan mendorong ekspor.

Rencananya, Jokowi akan menekan impor bahan baku/penolong dan barang modal yang selama ini berkontribusi paling besar. Tak hanya itu, proyek infrastruktur yang tak mendesak dan diperkirakan membutuhkan impor besar-besaran bakal ditunda. Di sisi lain, ekspor bakal digenjot. 


Meski belum dilaksanakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah mengeluhkan rencana pemerintah untuk membatasi impor bahan baku dan barang modal.

Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan rencana tersebut justru kontraproduktif dengan upaya menggenjot ekspor produk asal Indonesia.

"Karena kalau mau meningkatkan ekspor gimana mau mengurangi impor bahan baku, kan tidak mungkin dong," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/7).

Menurut dia, pemerintah perlu berhati-hati jika ingin mengurangi impor bahan baku dan barang modal. Ia khawatir, akan ada dampak jangka panjang apabila bahan baku yang dibatasi impornya tidak tepat.
Pengusaha bakal kesulitan untuk memproduksi barang-barang ekspor dan pada akhirnya mereka akan kehilangan pasar di luar negeri.

Kepala Ekonom BCA David Sumual juga menilai pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan aturan pembatasan impor. Pasalnya, saat ini impor bahan baku untuk produk ekspor mencapai sekitar 75 persen.

"Pembatasan impor barang modal juga harus hati-hati karena ini berarti bisa menunda ekspansi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," ujar David kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/7).

Ekspor pun masih sulit didorong, meski pelemahan rupiah seharusnya secara teori mampu mendorong ekspor. Hal ini, menurut dia, terjadi lantaran ekspor Indonesia saat ini didominasi oleh komoditas yang juga bergantung pada harga.

"Sebenarnya di Indonesia, lebih besar perubahan kurs itu pengaruhnya ke impor," terang dia.

Menurut David, target pertumbuhan ekonomi di tahun ini kemungkinan tak akan banyak bergerak dari kisaran 5 persen. Ia juga menilai pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan berat.

"Agak berat ya tahun depan. Saya perkirakan 5,3 persen hingga 5,4 persen.

Tahun ini, pemerintah telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari target APBN 2018 sebesar 5,4 persen menjadi 5,1-5,2 persen. Tahun depan, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4 persen hingga 5,8 persen.

Target dan realisasi pertumbuhan ekonomi.  (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)
Ekonom INDEF Eko Listiyanto juga menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo akan sulit dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi. Terlebih target dalam RPJMN terlampau tinggi.

"Tanpa pemerintah membatasi impor saja, untuk mencapai target tahun ini 5,1 persen sudah berat. Tahun depan saja untuk target pemerintah 5,4 persen juga sulit," ungkap dia.

Eko mengaku rencana pembatasan impor menjadi langkah pemerintah paling jitu yang bisa diambil pemerintah dalam mengatasi gejolak rupiah dalam jangka pendek. Pasalnya, Bank Indonesia sudah 'habis-habisan' menahan gejolak rupiah melalui instrumen suku bunga dan surat berharga.

Namun, ia juga menekankan pembatasan impor bahan baku dan barang modal dapat menjadi masalah jika pemerintah tak memastikan ketersediaan komoditas tersebut di dalam negeri. Selain itu, jika tak dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati, kebijakan ini juga dapat memicu kenaikan biaya produksi dan menurunkan daya saing industri.

"Pertumbuhan ekonomi mau tidak mau sulit dicapai karena kenaikan suku bunga. Pembatasan impor juga harus hati-hati jika tidak ingin mengganggu lebih jaut pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Selain itu, menurut dia, kebijakan untuk menunda proyek infrastruktur juga harus ditelaah dengan baik. Jangan sampai, proyek-proyek yang ditunda sebenarnya penting dan terancam mangkrak akibat penundaan tersebut. 


Eko menilai beratnya Jokowi mencapai target pertumbuhan ekonomi lantaranharus menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menjaga rupiah stabil, menurut dia, saat ini lebih penting tak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga politik.

"Secara ekonomi politik, memang rupiah ini lebih penting. Pertumbuhan ekonomi ini meski tak mencapai target bisa disiasati pemerintah, antara lain dengan mencapai target kemiskinan dan ketimpangan," ungkap dia.

Untuk itu, menurut dia, pemerintah tak akan segan untuk menggelontorkan anggaran, terutama bantuan sosial guna mewujudukan target kemiskinan. Selain itu, pemerintah akan mencoba sejumlah langkah untuk menurunkan pengangguran meski pertumbuhan ekonomi akan sulit mencapai target.

"Sebenarnya tanpa harus menutupi pertumbuhan ekonomi yang tak sesuai target, anggaran pasti akan naik signifikan di tahun politik. Karena APBN itu kan anggaran politik. Tinggal bagaimana nanti dampaknya ke kesejahteraan masyarakat," ungkap dia.

Pemerintah tahun depan menargetkan belanja negara untuk pertama kalinya menembus Rp2.000 triliun. Salah satu anggaran yang disebut bakal naik adalah anggan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan mencapai Rp31 triliun, naik dari tahun ini Rp17 triliun. (agi/agi)