Rem Infrastruktur, Daftar Proyek Strategis Belum Akan Diubah

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Senin, 30/07/2018 12:42 WIB
Rem Infrastruktur, Daftar Proyek Strategis Belum Akan Diubah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut kajian kebijakan untuk mengerem pembangunan infrastruktur demi menekan impor masih terlalu dini untuk merombak seluruh prioritas infrastruktur nasional. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Meski tengah mengkaji penundaan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur  agar impor bisa ditekan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah belum berencana merevisi daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurutnya, terlalu dini merevisi daftar PSN. "Belum sampai ke tahap situ lagi (mengubah PSN)," jelas Darmin kepada CNNIndonesia.com akhir pekan lalu.
 
Pemerintah tengah mengkaji upaya untuk menekan impor bahan baku dan barang modal. Hal ini dilakukan guna memperbaiki neraca dagang, menyehatkan neraca transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia harus menanggung defisit neraca perdagangan US$1,02 miliar dalam enam bulan pertama di tahun 2018.



Di tengah upaya tersebut, pemerintah baru saja menyelesaikan revisi daftar PSN.  Revisi tersebut teruang dalam Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Dalam beleid itu, 227 proyek masuk ke dalam daftar PSN terbaru. Angka tersebut berkurang dibanding aturan sebelumnya yakni 245 PSN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan Jokowi siap untuk menyesuaikan kebijakannya di tengah ketidakstabilan ekonomi global seperti saat ini. Utamanya, menyangkut pertumbuhan ekonomi dan pendorongnya berupa pembangunan infrastruktur yang menggunakan komponen impor cukup besar.


Menurut Sri Mulyani, dalam menghadapi tekanan eksternal, Indonesia membutuhkan defisit transaksi berjalan yang mumpuni demi langkah stabilisasi. Hanya saja, saat ini defisit transaksi berjalan tak kunjung membaik lantaran neraca perdagangan yang mencatat defisit.

Maka dari itu, saat ini pemerintah siap untuk melihat dan mengkaji pembangunan infrastruktur apa saja yang menggunakan konten impor yang bisa ditunda atau bisa dilanjutkan. Jika ingin dilanjutkan, harus dipastikan pembangunan itu punya dampak yang cepat.

"Ini pun kami akan lihat, apakah proyeknya pemerintah, atau KPBU. Kami akan lihat secara bersama-sama," jelas Sri Mulyani pekan lalu.


Upaya Bank Indonesia sudah habis-habisan dalam melakukan stabilisasi ekonomi gara-gara sentimen eksternal. Cadangan devisa Indonesia sudah terkuras dari US$131,98 miliar di Januari ke US$119,8 miliar di Juni kemarin hanya demi menstabilkan nilai tukar rupiah.

Namun di sisi lain, upaya pemupukan devisa terhambat lantaran defisit neraca transaksi berjalan terus melebar. Di kuartal I kemarin, defisit transaksi berjalan bertengger di angka US$5,5 miliar atau naik 129,17 persen dibanding tahun sebelumnya yakni US$2,4 miliar.

Bank Indonesia bahkan memprediksi defisit transaksi berjalan Indonesia hingga akhir tahun ini bisa mencapai US$25 miliar atau terjun 44,51 persen dibanding realisasi tahun lalu US$17,3 miliar.
(agi/agi)