Dirjen Bea Cukai: Simplifikasi Layer Tarif Cukai Supaya Adil
Lavinda & Antara | CNN Indonesia
Selasa, 31 Jul 2018 13:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Bea Cukai menyatakan kebijakan penyederhanaan layer tarif cukai dilakukan untuk menciptakan keadilan di industri rokok.
"Semakin detail karena pengusaha dari gurem sampai raksasa harus ada keadilan. Semakin banyak itu jadi rumit, makanya butuh penyederhanaan," kata Pelaksana tugas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Dirjen Bea Cukai Nugroho Wahyu Widodo seperti dikutip Antara.
Dengan kebijakan ini, kata Nugroho, pemerintah ingin menghilangkan potensi kecurangan di industri rokok. Pasalnya, institusi menemukan indikasi pabrikan besar di lapisan atas justru membayar tarif cukai di lapisan bawah.
"Ada indikasi yang gede masuk ke yang kecil, tapi tidak semuanya. Jadi memang perlu diatur proporsi masing-masing untuk keadilan," ujar Nugroho.
Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan sependapat dengan Nugroho.
Menurut Abdillah, sistem tarif cukai di Indonesia terlalu rumit sebelum ada kebijakan simplifikasi.
"Semakin sederhana kebijakan, semakin baik dan mudah diimplementasikan," katanya saat dihubungi.
Abdillah melanjutkan banyak layer tarif menciptakan persaingan tidak sehat di industri rokok. "Sistem yang rumit seperti memproteksi bagi pengusaha rokok yang satu dan menekan pengusaha lainnya," ujarnya.
Peta jalan penyederhanaan layer tarif cukai rokok dilakukan mulai 2018 dengan 10 layer.
Selanjutnya, pada 2019 hingga 2021, layer tarif cukai rokok akan dipangkas setiap tahun menjadi 8 layer, 6 layer, dan 5 layer.
Hal ini seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Tembakau.
"Semakin detail karena pengusaha dari gurem sampai raksasa harus ada keadilan. Semakin banyak itu jadi rumit, makanya butuh penyederhanaan," kata Pelaksana tugas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Dirjen Bea Cukai Nugroho Wahyu Widodo seperti dikutip Antara.
Dengan kebijakan ini, kata Nugroho, pemerintah ingin menghilangkan potensi kecurangan di industri rokok. Pasalnya, institusi menemukan indikasi pabrikan besar di lapisan atas justru membayar tarif cukai di lapisan bawah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada indikasi yang gede masuk ke yang kecil, tapi tidak semuanya. Jadi memang perlu diatur proporsi masing-masing untuk keadilan," ujar Nugroho.
Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan sependapat dengan Nugroho.
"Semakin sederhana kebijakan, semakin baik dan mudah diimplementasikan," katanya saat dihubungi.
Abdillah melanjutkan banyak layer tarif menciptakan persaingan tidak sehat di industri rokok. "Sistem yang rumit seperti memproteksi bagi pengusaha rokok yang satu dan menekan pengusaha lainnya," ujarnya.
Peta jalan penyederhanaan layer tarif cukai rokok dilakukan mulai 2018 dengan 10 layer.
Selanjutnya, pada 2019 hingga 2021, layer tarif cukai rokok akan dipangkas setiap tahun menjadi 8 layer, 6 layer, dan 5 layer.
Hal ini seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Tembakau.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK