Pemerintah Fokus Batasi Impor Migas Terlebih Dulu

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 01/08/2018 06:35 WIB
Pemerintah Fokus Batasi Impor Migas Terlebih Dulu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku masih berfokus mengurangi impor sektor minyak dan gas bumi (migas). Salah satu cara mengurangi ketergantungan impor migas adalah mempercepat mandatori pencampuran 20 persen biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, atau biasa disebut B-20.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor migas sepanjang semester I 2018 sudah mencapai US$14,04 miliar, atau naik 20,83 persen dibanding tahun sebelumnya US$11,62 miliar.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku pembatasan barang impor masih membutuhkan membutuhkan waktu lama. Sebab, penyisiran sektor yang membutuhkan konten impor cukup banyak, sehingga pemerintah ingin hati-hati terlebih dulu.



"Untuk pengendalian impor memang baru mandatori B-20, baru untuk keperluan lainnya agak lebih panjang waktunya (untuk mengkajinya)," jelas Darmin di Istana Bogor, Selasa (31/7).

Ia mengatakan mandatori B-20 jadi fokus jangka pendek karena paling mudah dilakukan. Bahkan menurutnya, dalam waktu dekat, akan terbit Peraturan Presiden yang mengatur mandatori B-20 bagi kegiatan bukan Public Service Obligation (non-PSO), sebagai pengganti Perpres Nomor 65 Tahun 2015.

Jika mandatori biodiesel ini sudah berjalan, ia mengatakan Indonesia bisa mengurangi impor BBM sebanyak 3,5 juta hingga 4,5 juta kilo liter per tahunnya.

Selain itu, mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, mandatori B-20 bisa menghemat devisa sebesar US$21 juta per hari.


Hanya saja, implementasi mandatori B-20 perlu waktu karena kebijakan ini belum tentu dilaksanakan di daerah terpencil. Dengan demikian, angka pengurangan impor BBM tersebut mungkin tidak akan tercapai di sisa tahun ini.

"Perpres terkait biodiesel sudah selesai, ya artinya tinggal Presiden akan launching dan tanda tangan Perpres dan menentukan tanggal launching-nya. Apakah bulan ini atau bulan depan paling lambat, tapi saya sih usul bulan ini," jelas Darmin.

Senada, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan saat ini pemerintah memang fokus dalam menggerakkan industri hilir kelapa sawit sebagai timbal balik dari pembatasan impor BBM.

Sebab, dampak yang dihasilkannya tak main-main. Dalam setahun, Indonesia disebut bisa berhemat impor sebesar US$5,6 miliar.

"Memang sejauh ini kami utamanya di industri turunan minyak kelapa sawit terlebih dulu," jelas dia.


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya daftar barang-barang impor yang bersifat nonstrategis yang sekiranya bisa dibatasi dalam waktu sesegera mungkin. Sebagai gantinya, ia ingin agar industri substitusi impor segera diperbaiki dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) segera diperbesar. (lav/lav)