Pengusaha Protes Rencana Pemerintah Batasi Impor
SAH | CNN Indonesia
Kamis, 26 Jul 2018 14:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan rencana pemerintah untuk membatasi impor bahan baku dan barang modal.
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan rencana tersebut justru kontraproduktif dengan upaya menggenjot ekspor produk asal Indonesia.
"Karena kalau mau meningkatkan ekspor gimana mau mengurangi impor bahan baku, kan tidak mungkin dong," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/7).
Menurut dia pemerintah perlu berhati-hati jika ingin mengurangi impor bahan baku dan barang modal. Ia mengerti alasan pemerintah melakukan kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi defisit neraca dagang.
Sepanjang semester pertama tahun ini, neraca perdagangan tercatat defisit US$1,02 miliar. Defisit tersebut sebenarnya sudah lebih rendah dibandingkan posisi Januari hingga Mei 2018 yang mencapai US$2,83 miliar.
Data BPS menunjukkan impor bahan baku/penolong pada semester pertama tahun ini naik 21,54 persen dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi US$66,49 miliar. Sdangkan barang modal, naik 31,84 persen menjadi US$14,37 miliar.
"Kalau saya sih ini (pembatasan impor) enggak bisa melihat cuma sekedar untuk memperbaiki defisit karena kita butuh bahan bakunya," terang dia.
Nantinya, kata dia dampaknya akan jangka panjang apabila bahan baku yang dibatasi impornya tidak tepat. Pengusaha bakal kesulitan untuk memproduksi barang-barang ekspor dan pada akhirnya mereka akan kehilangan pasar di luar negeri.
Hal itu kata Shinta harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam memutuskan barang-barang modal dan bahan baku yang akan dibatasi impornya.
"Kalau kami enggak bisa produksi barang ekspor tersebut, kemudian ekspornya batal dan pembelinya pindah ke market lain kan bisa dong," terang Shinta.
Menurut dia pemerintah dan pengusaha perlu duduk bersama untuk merumuskan barang-barang baku yang dibatasi impornya. Pasalnya saat ini kebijakan tersebut baru di level rencana dan pengusaha belum mendapat kejelasan akan hal itu.
Kedepannya, kata Shinta, pemerintah perlu memastikan bahan baku dan barang modal yang dibatasi tersebut dapat disubstitusi dari dalam negeri. Barang substitusi itu juga harus mempunyai harga dan kualitas yang minimal sama dengan yang sebelumnya diimpor.
Maklum, sampai saat ini industri di Indonesia masih belum mampu untuk memproduksi barang modal dan bahan baku untuk kebutuhan industri.
"Kami musti lihat apa ada bahan baku yang bisa untuk alternatif? Harga juga musti kami lihat, harus kompetitif karena nanti kan ada pengaruh ke harga ekspornya," jelas Shinta. (agi)
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan rencana tersebut justru kontraproduktif dengan upaya menggenjot ekspor produk asal Indonesia.
"Karena kalau mau meningkatkan ekspor gimana mau mengurangi impor bahan baku, kan tidak mungkin dong," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sepanjang semester pertama tahun ini, neraca perdagangan tercatat defisit US$1,02 miliar. Defisit tersebut sebenarnya sudah lebih rendah dibandingkan posisi Januari hingga Mei 2018 yang mencapai US$2,83 miliar.
Data BPS menunjukkan impor bahan baku/penolong pada semester pertama tahun ini naik 21,54 persen dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi US$66,49 miliar. Sdangkan barang modal, naik 31,84 persen menjadi US$14,37 miliar.
"Kalau saya sih ini (pembatasan impor) enggak bisa melihat cuma sekedar untuk memperbaiki defisit karena kita butuh bahan bakunya," terang dia.
Nantinya, kata dia dampaknya akan jangka panjang apabila bahan baku yang dibatasi impornya tidak tepat. Pengusaha bakal kesulitan untuk memproduksi barang-barang ekspor dan pada akhirnya mereka akan kehilangan pasar di luar negeri.
Hal itu kata Shinta harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam memutuskan barang-barang modal dan bahan baku yang akan dibatasi impornya.
"Kalau kami enggak bisa produksi barang ekspor tersebut, kemudian ekspornya batal dan pembelinya pindah ke market lain kan bisa dong," terang Shinta.
Menurut dia pemerintah dan pengusaha perlu duduk bersama untuk merumuskan barang-barang baku yang dibatasi impornya. Pasalnya saat ini kebijakan tersebut baru di level rencana dan pengusaha belum mendapat kejelasan akan hal itu.
Kedepannya, kata Shinta, pemerintah perlu memastikan bahan baku dan barang modal yang dibatasi tersebut dapat disubstitusi dari dalam negeri. Barang substitusi itu juga harus mempunyai harga dan kualitas yang minimal sama dengan yang sebelumnya diimpor.
Maklum, sampai saat ini industri di Indonesia masih belum mampu untuk memproduksi barang modal dan bahan baku untuk kebutuhan industri.
"Kami musti lihat apa ada bahan baku yang bisa untuk alternatif? Harga juga musti kami lihat, harus kompetitif karena nanti kan ada pengaruh ke harga ekspornya," jelas Shinta. (agi)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK