Luhut Sebut Evaluasi Kebijakan DMO Batu Bara Masih Berlanjut
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Kamis, 02 Agu 2018 06:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan evaluasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) akan terus dilakukan hingga akhir tahun, meski pemerintah tak jadi mengubah skema kebijakan DMO seperti yang direncanakan.
"Karena DMO ini kan baru tiga bulan, biarkan saja berjalan sampai akhir tahun. Nanti kami evaluasi," ungkap Luhut, Rabu (1/8).
Pengkajian juga dilakukan termasuk soal kompensasi penjualan batu bara sebesar US$2-3 per ton yang dialirkan ke sebuah lembaga pengelola, layaknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).
"Itu juga kami kaji, sudah ada angkanya," terang Luhut.
Menurut Luhut, opsi perubahan kebijakan DMO dipastikan tak akan merugikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Penetapan harga batu bara maksimal sebesar US$70 per metrik ton seperti saat ini diklaim untuk melindungi keuangan PLN.
"Hitungan kami memang menyebutkan penghematan yang dihasilan PLN sangat besar mencapai Rp25 triliun," jelas Luhut.
Ia menegaskan kajian terhadap kebijakan DMO tak bakal berdampak negatif pada PLN, sehingga perusahaan tak akan menaikkan harga listrik yang nantinya juga memberatkan masyarakat.
"Jangan ada yang berikan tanggapan tidak jelas," ucap Luhut.
Sebelumnya, pada Jumat (27/7), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa menteri termasuk Luhut berkumpul di Istana Bogor untuk membicarakan penghapusan kebijakan DMO.
Saat itu, Luhut mengatakan pemerintah akan menghapus DMO karena harga batu bara tengah menguat di atas US$100 per metrik ton. Sehingga, nilai ekspor batu bara berpotensi membantu menutup defisit transaksi berjalan Indonesia.
"Intinya kami mau cabut DMO itu, kalau sekarang jual kan harganya bagus," ujar Luhut akhir pekan lalu.
Namun, rencana itu kembali berubah pada Selasa (31/7). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pencabutan kebijakan DMO.
"Jadi tetap, tidak ada aturan baru, mekanisme harganya juga sama. Tidak ada penghapusan," tutur Jonan.
(lav)
"Karena DMO ini kan baru tiga bulan, biarkan saja berjalan sampai akhir tahun. Nanti kami evaluasi," ungkap Luhut, Rabu (1/8).
Pengkajian juga dilakukan termasuk soal kompensasi penjualan batu bara sebesar US$2-3 per ton yang dialirkan ke sebuah lembaga pengelola, layaknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu juga kami kaji, sudah ada angkanya," terang Luhut.
Menurut Luhut, opsi perubahan kebijakan DMO dipastikan tak akan merugikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Penetapan harga batu bara maksimal sebesar US$70 per metrik ton seperti saat ini diklaim untuk melindungi keuangan PLN.
Ia menegaskan kajian terhadap kebijakan DMO tak bakal berdampak negatif pada PLN, sehingga perusahaan tak akan menaikkan harga listrik yang nantinya juga memberatkan masyarakat.
"Jangan ada yang berikan tanggapan tidak jelas," ucap Luhut.
Sebelumnya, pada Jumat (27/7), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa menteri termasuk Luhut berkumpul di Istana Bogor untuk membicarakan penghapusan kebijakan DMO.
Saat itu, Luhut mengatakan pemerintah akan menghapus DMO karena harga batu bara tengah menguat di atas US$100 per metrik ton. Sehingga, nilai ekspor batu bara berpotensi membantu menutup defisit transaksi berjalan Indonesia.
"Intinya kami mau cabut DMO itu, kalau sekarang jual kan harganya bagus," ujar Luhut akhir pekan lalu.
Namun, rencana itu kembali berubah pada Selasa (31/7). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pencabutan kebijakan DMO.
"Jadi tetap, tidak ada aturan baru, mekanisme harganya juga sama. Tidak ada penghapusan," tutur Jonan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK