Jokowi Dinilai Punya Pekerjaan Rumah Bantu Petani dengan APBN
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Kamis, 02 Agu 2018 22:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih memiliki pekerjaan rumah terkait memaksimalkan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk petani.
Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Gunawan Sumodiningrat menilai penggunaan APBN melalui penyaluran dana desa saat ini belum benar-benar bermanfaat bagi petani, melainkan baru dinikmati oleh industri dan perangkat desa.
"Bantuan desa itu tidak efektif karena konsepnya tidak jelas, yang dibangun itu hanya desanya, akhirnya yang dapat hanya kepala desa," ucapnya di kantor Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kamis (2/8).
Untuk itu, pemerintah harus kembali meninjau perencanaan dan pelaksanaan program desa agar maksimal mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Caranya, memastikan dana desa sampai ke tangan petani dan memberikan pendampingan.
"Ini supaya masyarakat (tani) bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, baru menghidupi negara," katanya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintahan selanjutya berfokus memaksimalkan peran APBN untuk sektor pertanian. Maklum saja, Pemilihan Presiden (Pilpres) akan berlangsung pada tahun depan. "Karena (biasanya) ganti pemerintahan, ganti konsep," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar HKTI Agus Pakpahan menilai tantangan sektor pertanian yang juga harus diperhatikan pemerintah ialah memperluas lahan pertanian.
Menurutnya, pertumbuhan luas lahan pertanian di Indonesia yang sejatinya negara agraris masih minim bahkan menurun ketimbang negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan. Berdasarkan data yang dimilikinya, lahan usaha tani justru menurun 0,2 hektar dalam kurun waktu 1973-2003.
"Negara maju itu jumlah petaninya berkurang, tapi luas lahan per petaninya meningkat," ujarnya pada kesempatan yang sama.
Ia bilang, hal ini bisa diatasi dengan memaksimalkan peran bank tanah. "Caranya dengan menciptakan sistem kredit perolehan lahan pertanian," pungkasnya. (lav)
Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Gunawan Sumodiningrat menilai penggunaan APBN melalui penyaluran dana desa saat ini belum benar-benar bermanfaat bagi petani, melainkan baru dinikmati oleh industri dan perangkat desa.
"Bantuan desa itu tidak efektif karena konsepnya tidak jelas, yang dibangun itu hanya desanya, akhirnya yang dapat hanya kepala desa," ucapnya di kantor Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kamis (2/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, pemerintah harus kembali meninjau perencanaan dan pelaksanaan program desa agar maksimal mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Caranya, memastikan dana desa sampai ke tangan petani dan memberikan pendampingan.
"Ini supaya masyarakat (tani) bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, lingkungannya, baru menghidupi negara," katanya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintahan selanjutya berfokus memaksimalkan peran APBN untuk sektor pertanian. Maklum saja, Pemilihan Presiden (Pilpres) akan berlangsung pada tahun depan. "Karena (biasanya) ganti pemerintahan, ganti konsep," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar HKTI Agus Pakpahan menilai tantangan sektor pertanian yang juga harus diperhatikan pemerintah ialah memperluas lahan pertanian.
Menurutnya, pertumbuhan luas lahan pertanian di Indonesia yang sejatinya negara agraris masih minim bahkan menurun ketimbang negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan. Berdasarkan data yang dimilikinya, lahan usaha tani justru menurun 0,2 hektar dalam kurun waktu 1973-2003.
Lihat juga:Indonesia Diproyeksi Defisit Gas pada 2025 |
"Negara maju itu jumlah petaninya berkurang, tapi luas lahan per petaninya meningkat," ujarnya pada kesempatan yang sama.
Ia bilang, hal ini bisa diatasi dengan memaksimalkan peran bank tanah. "Caranya dengan menciptakan sistem kredit perolehan lahan pertanian," pungkasnya. (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK