Freeport Masih Kaji PP Pajak Sektor Minerba Jokowi

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 08/08/2018 19:10 WIB
Freeport Masih Kaji PP Pajak Sektor Minerba Jokowi Riza Pratama, Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia. (CNN Indonesia/Diemas Kresna Duta)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia masih mengkaji dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.

Dalam PP 37/2018, pemerintah mengatur khusus perlakuan perpajakan, PNBP, dan pendapatan bagi pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari Kontrak Karya (KK) yang belum berakhir kontraknya.

Misalnya, pengenaan PNBP diatur sesuai ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlaku saat status IUPK Operasi Produksi. Besaran PNBP yang menjadi bagian pemerintah pusat mencapai 4 persen dari keuntungan bersih perusahaan.



Untuk tarif pajak penghasilan (PPh) badan, perusahaan dikenakan tarif sebesar 25 persen. Untuk PNBP yang menjadi bagian daerah, besaran tarif yang dikenakan sebesar 6 persen dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi.

"(PP37/2018) itu masih baru jadi masih saya pelajari," ujar Juru bicara Freeport Riza Pratama saat ditemui di Menara Batavia Jakarta, Rabu (8/8).

Kendati demikian, Riza mengungkapkan bahwa kewajiban fiskal perusahaan bisa jadi sudah lebih besar dibandingkan yang diatur oleh pemerintah.

Riza mencontohkan besaran PPh badan yang dibayarkan Freeport Indonesia adalah 35 persen atau sudah lebih tinggi dari ketentuan yang diatur dalam PP37/2018 yang hanya sebesar 25 persen.


Lebih lanjut, Riza memperkirakan ketentuan PP37/2018 menjadi salah satu topik pembahasan negosiasi antara induk Freeport Indonesia, Freeport-McMorran Inc, dengan pemerintah Indonesia. Namun, Riza tak banyak berkomentar karena proses negosiasi ditangani langsung oleh induk perusahaan.

Sebagai informasi, saat ini, Freeport Indonesia mengantongi IUPK sementara yang telah beberapa kali diperpanjang. Terakhir, IUPK sementara perusahaan diperpanjang hingga 31 Agustus 2018.

Penerbitan IUPK sementara dilakukan agar Freeport Indonesia tetap bisa melakukan kegiatan ekspor selama proses negosiasi dengan pemerintah dan proses divestasi saham ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) berlangsung. Adapun IUPK OP Freeport Indonesia baru akan diterbitkan pemerintah setelah seluruh proses negosiasi selesai.

(lav/lav)