Arcandra Klaim Investor Migas Belum Terpengaruh Isu Capres
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Sabtu, 11 Agu 2018 15:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Arcandra Tahar menyatakan pelaku usaha sektor minyak dan gas (migas) belum terpengaruh dengan dinamika pemilihan presiden (pilpres). Hari ini, dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno telah mendaftarkan diri.
"Sejauh ini, laporan yang ke saya tidak ada," ujar Arcandra di kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/8).
Menurut Arcandra, investor tidak perlu khawatir terhadap kepastian investasi yang diberikan oleh pemerintah. Ia menjamin bahwa kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Cost/PSC) blok migas yang ditandatangani pada masa kepemimpinan Jokowi telah memberikan kepastian hukum bagi investor.
Artinya, walaupun kontraktor baru akan mengelola blok setelah masa kontrak yang berlaku saat ini berakhir dalam beberapa tahun ke depan, pemerintahan yang berjalan pada tahun tersebut tidak bisa serta merta mengubah kesepakatan kontrak.
"Kontrak sudah ditandatangani. Artinya, sudah sudah ada kepastian," ujarnya.
Arcandra mengungkapkan pihaknya pada tahun ini ingin mempercepat penawaran lelang blok-blok migas yang masa kontraknya akan berakhir hingga 2023.
Sejak April, pemerintah telah menetapkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk delapan blok migas terminasi yang masa berlaku kontraknya akan habis pada 2018.
Selang sebulan, kontrak enam blok yang habis masa kontraknya di 2019 telah ditangani.
Pada Juni, sebanyak lima blok migas yang akan habis kontraknya pada 2020 telah diselesaikan kontrak lanjutannya.
Bulan lalu, dua blok yang berakhir masa kontraknya di 2021, termasuk Blok Rokan, telah ditentukan kontraktor penerusnya.
Rencananya, pemerintah akan membahas empat blok migas yang masa kontraknya akan habis pada 2022 pada bulan ini. Kemudian bulan depan, sebanyak tiga blok migas yang kontraknya akan berakhir pada 2023 akan dipilih kontraktor penerusnya.
Penentuan KKKS penerus blok terminasi terbilang cepat. Sebagai pembanding, untuk menentukan kontraktor lanjutan Blok Mahakam, yang sejak awal tahun telah dikelola oleh PT Pertamina (Persero), pemerintah membutuhkan waktu lebih dari dua tahun.
Dengan menetapkan kontraktor blok migas terminasi lebih dini, pemerintah telah mengantongi Komitmen Kerja Pasti (KKP) untuk lima tahun sejak masa kontrak habis senilai Rp23,5 triliun dari KKKS.
Lebih lanjut, besaran bonus tanda tangan yang dibayarkan KKKS ke kas negara tahun ini mencapai US$854 juta atau sekitar Rp12 triliun. (agi)
"Sejauh ini, laporan yang ke saya tidak ada," ujar Arcandra di kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/8).
Menurut Arcandra, investor tidak perlu khawatir terhadap kepastian investasi yang diberikan oleh pemerintah. Ia menjamin bahwa kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Cost/PSC) blok migas yang ditandatangani pada masa kepemimpinan Jokowi telah memberikan kepastian hukum bagi investor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kontrak sudah ditandatangani. Artinya, sudah sudah ada kepastian," ujarnya.
Arcandra mengungkapkan pihaknya pada tahun ini ingin mempercepat penawaran lelang blok-blok migas yang masa kontraknya akan berakhir hingga 2023.
Sejak April, pemerintah telah menetapkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk delapan blok migas terminasi yang masa berlaku kontraknya akan habis pada 2018.
Selang sebulan, kontrak enam blok yang habis masa kontraknya di 2019 telah ditangani.
Pada Juni, sebanyak lima blok migas yang akan habis kontraknya pada 2020 telah diselesaikan kontrak lanjutannya.
Bulan lalu, dua blok yang berakhir masa kontraknya di 2021, termasuk Blok Rokan, telah ditentukan kontraktor penerusnya.
Lihat juga:Meneropong Janji Ekonomi Jokowi vs Prabowo |
Rencananya, pemerintah akan membahas empat blok migas yang masa kontraknya akan habis pada 2022 pada bulan ini. Kemudian bulan depan, sebanyak tiga blok migas yang kontraknya akan berakhir pada 2023 akan dipilih kontraktor penerusnya.
Penentuan KKKS penerus blok terminasi terbilang cepat. Sebagai pembanding, untuk menentukan kontraktor lanjutan Blok Mahakam, yang sejak awal tahun telah dikelola oleh PT Pertamina (Persero), pemerintah membutuhkan waktu lebih dari dua tahun.
Dengan menetapkan kontraktor blok migas terminasi lebih dini, pemerintah telah mengantongi Komitmen Kerja Pasti (KKP) untuk lima tahun sejak masa kontrak habis senilai Rp23,5 triliun dari KKKS.
Lebih lanjut, besaran bonus tanda tangan yang dibayarkan KKKS ke kas negara tahun ini mencapai US$854 juta atau sekitar Rp12 triliun. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK