BI Tak Ingin Muluk Targetkan Defisit Transaksi Berjalan

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Kamis, 16/08/2018 06:19 WIB
BI Tak Ingin Muluk Targetkan Defisit Transaksi Berjalan Gubernur Bank Indonesia. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) mengaku tak ingin muluk-muluk memasang target defisit neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) pada akhir tahun. Sebab, defisit transaksi berjalan terlanjur melebar ke level 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2018.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral ingin defisit transaksi berjalan bisa di bawah 3 persen dari PDB saja. Padahal, pada awal tahun BI memasang proyeksi defisit sekitar 2,5 persen dari PDB pada akhir tahun ini.

"BI dan pemerintah telah sepakat untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih rendah, lebih rendah ini jelas di bawah 3 persen. Kami upayakan lebih rendah dari 3 persen," ungkap Perry di Kompleks BI, Rabu (15/8).

Kendati begitu, harapan tak lantas membuat BI pasrah. Sebab, Perry menekankan komitmen penurunan defisit transaksi berjalan akan segera direalisasikan dalam implementasi berbagai kebijakan.


Dari sisi BI, Perry mengatakan langkah penurunan defisit transaksi berjalan telah dilakukan dengan menaikan tingkat bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen pada bulan ini.

"Kenaikan bunga acuan BI ini untuk turut mengendalikan permintaan, sehingga dapat menurunkan defisit transaksi berjalan, sambil menjaga depresiasi rupiah," katanya.

Pemerintah juga telah memetakan beberapa langkah. Pertama, melalui kebijakan memaksimalkan penggunaan campuran 20 persen minyak kelapa sawit ke bahan bakar minyak atau yang dikenal dengan sebutan biodiesel (B20). Kebijakan ini, katanya, akan ampuh mengurangi impor minyak secara cepat, sekaligus memberi dorongan pada ekspor.

Kedua, melalui pembatasan impor, khususnya bagi proyek-proyek infrastruktur yang mempunyai komponen impor tinggi, misalnya proyek energi. Ketiga, pemerintah juga berencana mengatur ulang aturan pajak untuk membatasi impor.

(lav/lav)